Menguji Penghapusan 3 in 1 di Ibu Kota
- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA.co.id – Ada yang berbeda di sepanjang Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 5 April 2016. Para joki three in one tak lagi berjejer di pinggir jalan tersebut. Kawasan itu sepi dari mereka yang menawarkan jasa sebagai “penumpang” kepada pengendara mobil pribadi.
Suasana serupa terjadi di sejumlah lokasi lain. Di antaranya di depan Blok M Plaza, dekat kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB), Jalan Senopati, hingga belakang kantor PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Titik-titik yang biasa menjadi tempat berkumpulnya joki 3 in 1 tersebut, seakan senyap pada Selasa, 5 April 2016 itu.
Hilangnya para joki itu diduga lantaran tengah digelar uji coba penghapusan aturan three in one. "Sekarang sudah tidak ada, mungkin sudah pada tahu (uji coba penghapusan three in one)," kata Koordinator Satuan Polisi Pamong Praja, Kebayoran Baru, Raoyan di Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, Selasa, 5 April 2016.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menghapus aturan 3 in 1. Sejatinya, aturan itu diberlakukan untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota. Aturan tersebut secara resmi diberlakukan sejak 2003. Penerapannya berdasarkan pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 4104/2003 Tanggal 23 Desember 2003.
SK itu berisi tentang penetapan kawasan pengendalian lalu lintas dan kewajiban mengangkut paling sedikit tiga orang penumpang per kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu di Provinsi DKI Jakarta. Pemberlakuan 3 in 1 dimulai Senin sampai Jumat pada pukul 07.00 - 10.00 WIB dan pukul 16.00 - 19.00 WIB.
Pada Minggu dan hari besar nasional, aturan yang mulai dijalankan saat Sutiyoso menjadi gubernur Jakarta itu, tak berlaku.
Dalam perjalanannya, aturan itu menimbulkan permasalahan lain. Para joki bermunculan memanfaatkan penerapan aturan tersebut. Bahkan, mereka diduga mengeksploitasi anak-anak dalam menjalankan pekerjaannya. Mereka membawa anak-anak untuk menimbulkan belas kasihan para pengendara mobil pribadi.
Persoalan dugaan eksploitasi anak mengusik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ahok, sapaan akrab Basuki, lantas melontarkan gagasan untuk menghapus aturan 3 in 1.
Program yang sudah berlangsung selama 13 tahun itu pun dinilai tak efektif membatasi jumlah kendaraan di jalur-jalur yang telah ditentukan. "Saya pikir aturan 3 in 1 enggak ada gunanya juga," ujar Ahok, beberapa waktu lalu.
Kini, Pemerintah Jakarta tengah menjalankan rencana penghapusan 3 in 1 dari Kota Metropolitan ini. Rencana digulirkan dengan melakukan uji coba lebih dulu.
Terdapat dua tahap dalam uji coba aturan satu mobil berpenumpang minimal tiga orang itu. Pertama, uji coba digelar pada 5-8 April 2016. Kemudian, kembali diuji coba pada 11-13 April 2016.
Uji coba tersebut dilaksanakan di jalur-jalur yang selama ini digelar 3 in 1, yaitu, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, dan sebagian Jalan Gatot Subroto.
Pada uji coba hari pertama, terjadi kepadatan kendaraan makin parah di beberapa ruas jalan. Dari arah Slipi ke Semanggi dan dari Pancoran ke Semanggi misalnya, terjadi peningkatan volume kendaraan.
"Ada peningkatan arus lalu lintas akses dan objek lokasi three in one," ujar Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum (Bin Gakkum) dari Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Budiyanto.
Hal senada diungkapkan sejumlah warga Jakarta. Yudha (25) misalnya. Kemacetan yang terjadi di Jakarta lebih parah dibandingkan saat aturan 3 in 1 masih berlaku. Namun, kemacetan itu bukan lantaran ada atau tidaknya aturan 3 in 1.
"Jakarta memang sudah macet, produksi kendaraan sama infrastruktur pembangunannya (tidak berimbang)," ujarnya.
Selanjutnya...Solusi Atasi Macet
Sistem Ganjil Genap Suburkan Bisnis Pembuatan Pelat Palsu?
"Biarpun ada sistem ganjil genap belum pengaruhi penjualan."
