Polemik Helikopter Kepresidenan, Nasionalisme Diuji
- agustawestland.com
VIVA.co.id - Rencana TNI Angkatan Udara untuk mendatangkan helikopter kepresidenan jenis AgustaWestland (AW)-101 sepertinya tak akan berjalan mulus. Bahkan, rencana tersebut terancam batal menyusul banyaknya kritikan yang datang bertubi-tubi.
Begitu banyaknya kritikan membuat pemerintah berencana membahas rencana pembelian helikopter VVIP buatan perusahaan Inggris dan Italia itu. Rencana pembahasan ini diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai mengantar Presiden Joko Widodo di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Minggu 29 November 2015.
"Anggaran TNI, tapi nanti kami bahas setelah Presiden pulang," kata Kalla saat dikonfirmasi mengenai dana pembelian helikopter super mahal tersebut.
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, juga mengatakan hal serupa. Apakah memang helikopter Super Puma yang selama ini digunakan akan diganti, menurut Luhut, akan diputuskan setelah Jokowi kembali ke Tanah Air.
Termasuk opsi, agar helikopter VVIP lebih baik menggunakan produksi dalam negeri, dalam hal ini buatan PT Dirgantara Indonesia (DI). "Saya enggak mau berspekulasi (gunakan helikopter buatan PT DI), tapi kami akan lihat helikopter Presiden perlu diganti atau tidak. Nanti kami rapatin setelah Presiden pulang," kata Luhut.
Kritikan mengenai rencana membeli helikopter AgustaWestland (AW)-101 ini memang datang bertubi-tubi sejak pertama kali dicetuskan TNI AU. Bahkan, saat beberapa kalangan berdalih faktor keamanan yang menjadi prioritas dari rencana pembelian helikopter super mewah ini.
Beberapa waktu lalu, TNI AU lewat Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna begitu pede akan memboyong tiga helikopter AgustaWestland (AW)-101 dalam rencana strategis (renstra) 2015-2019 yang sudah dilayangkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan disampaikan pula ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Jadi, ini hasil dari kajian satuan bawah dari Skuadron VVIP, kami kaji di Mabes. Akhirnya, saya putuskan untuk renstra 2015-2019 kami beli untuk memenuhi Skuadron VVIP," kata Agus kepada VIVA.co.id beberapa waktu lalu
Tuai Kritikan
Selain dana yang tak sedikit, pembelian helikopter jenis AgustaWestland (AW)-101 menuai banyak kritikan, karena berkaitan dengan helikopter yang bakal digusurnya yakni Super Puma yang selama 13 tahun telah menjadi kendaraan kepresidenan.
Ya, helikopter ini memang rakitan dari putra-putri terbaik bangsa yang berada di PT Dirgantara Indonesia (PTDI), meski secara lisensi milik Prancis. Kondisi ini yang memicu reaksi dari berbagai kalangan, termasuk dari politisi PDIP yang juga anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin.
"Siapa lagi yang mau menggunakan produk dalam negeri, kalau bangsa sendiri tidak mau menggunakannya," kata Hasanuddin.
Padahal, menurut dia, pembelian dari industri dirgantara lokal seperti PT Dirgantara Indonesia (DI) akan memberikan keuntungan bagi negara dan juga PT DI. Dengan membeli dari PT DI, maka 30 persen dari uang rakyat itu akan kembali ke negara.
"Setidaknya dalam bentuk pembelian bahan baku lokal dan 700 teknisi anak bangsa bisa melanjutkan hidupnya dari perusahaan ini," ujarnya.
Tubagus melanjutkan, dalam peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah wajib memaksimal produk industri pertahanan dalam negeri.
“Jenis ini, (Super Puma) juga bagus dan sudah dipakai oleh 32 kepala negara dan raja di dunia. Harganya US$35 juta, bandingkan dengan AgustaWestland AW101 yang mencapai harga US$55 juta,” tutur Tubagus.
Tak kalah terkejut, pengamat penerbangan, Alvin Lie, juga melayangkan kritikan. Terlebih, TNI AU sebagai pengguna, sama sekali tidak pernah melakukan sosialisasi. Apalagi, pemerintah maupun DPR juga sekadar merespons pembelian tersebut.
"Kali ini rencana peremajaan (helikopter) tidak ada sosialisasi. TNI AU mendadak membeli AW-101, ini kejutan bagi kami," kata Alvin Lie dalam perbincangan di program "Apa Kabar Pagi" tvOne, Jumat 27 November 2015.
Alvin menyayangkan, pembelian helikopter tersebut dilakukan di saat PT Dirgantara Indonesia sudah mampu memproduksi sendiri Helikopter Super Puma, yang kualitasnya tidak kalah dengan AW-101 yang justru hanya dikendarai empat kepala negara saat ini.
"Ini berbeda ketika SBY beli Boeing untuk pesawat kepresidenan, karena PT DI tidak membuat itu," ujarnya.
Masih menurut Alvin, secara politik, rencana membeli helikopter AgustaWestland (AW)-101 ini juga sebagai betuk mosi tidak percaya terhadap produk perusahaan yang dikelola pemerintah. Ironis memang.
Poin penting lain yang juga menjadi sorotan Alvin adalah catatan kelam India saat menjadikan AW-101 ini sebagai helikopter VVIP. Ternyata, pembelian unit helikopter super canggih ini diwarnai dengan skandal memalukan.
"Helikopter AW-101 ini pernah dibeli India untuk pesawat VVIP, namun pada 2013 terungkap bahwa pembelian itu terdapat skandal penyuapan," kata Alvin.
Skandal tersebut terungkap setelah parlemen India mempelajari proses pembelian 12 unit helikopter AW-101 dengan kontrak senilai US$540 juta. Sejumlah politisi dan pejabat militer India dituduh menerima suap dari AgustaWestland untuk memenangkan pengadaan 12 helikopter.
"Setelah dipelajari parlemen, ada unsur penyuapan. Pada 12 Februari 2013 direktur Mekanika, perusahaan induk Agusta dan CEO-nya ditangkap," ujarnya.
Setelah penangkapan petinggi AgustaWestland, giliran pejabat senior dan pejabat militer Angkatan Udara India diperiksa terkait skandal penyuapan dalam pengadaan 12 helikopter AW-101 itu. "Pada Januari 2014, pemerintah India membatalkan kontrak tersebut," papar Alvin.
Peristiwa ini, Alvin melanjutkan, diharapkan menjadi pembelajaran bagi pemerintah Indonesia agar proses pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Nasionalisme Diuji
Sindiran juga diberikan politisi Partai Gerindra yang juga anggota Komisi I DPR, Elnino M Husein Mohi. Menurut Elnino, Presiden Jokowi seharusnya tetap menggunakan Super Puma dibanding helikopter AW-101, terlebih dikaitkan dengan nasionalisme yang selalu didengungkan sang Presiden.
"Saya yakin, Presiden RI Jokowi konsisten dan akan pakai Puma sebagaimana dulu pernah pakai mobil Esemka atas nama nasionalisme," kata Elnino, dalam siaran pers, Minggu 29 November 2015.
Saat menjadi wali kota Solo, Jokowi memang cukup populer dengan manuvernya menggunakan mobil Esemka sebagai kendaraan dinasnya. Hingga akhirnya, ia terpilih menjadi gubernur DKI dan menang di Pilpres 2014. Ironisnya, nasib Esemka kini tak jelas.
Sebagai Presiden, masih menurut Elnino, seharusnya memang melindungi produk-produk dalam negeri. Apalagi, untuk helikopter VVIP, anggota Komisi yang membidangi pertahanan keamanan ini, mengaku PT DI bisa memproduksi helikopter yang berkualitas dan teruji.
Kritikan yang tak kalah tajam datang dari anggota Komisi I DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha. Ia khawatir dengan rencana pembelian helikopter Kepresidenan yang baru ini akan menggunakan pinjaman luar negeri.
“Saya khawatir pembelian pesawat Italia itu menggunakan pinjaman luar negeri, pastilah itu berbentuk valas. Kalau itu pinjaman luar negeri, saya belum tahu ya karena belum dibahas di Komisi I. Pinjaman luar negeri itu membebani utang negara dan mengubah postur anggaran APBN 2016,” kata Tamliha.
Tamliha juga tidak yakin jika Presiden Jokowi nantinya akan memilih jenis AgustaWestland AW-101 sebagai helikopter barunya. Terlebih dengan komitmen Jokowi yang selalu mengedepankan hasil karya anak negeri.
"Saya tidak yakin Jokowi membutuhkan heli itu. Saya mendengar persis di KIH itu salah satu pointer penting. Waktu pertemuan KIH pertama dengan Pak Jokowi adalah dia akan memberdayakan hasil karya anak negeri ini, termasuk hasil dari PT Dirgantara Indonesia,” ungkapnya.
Buatan Anak Bangsa Tak Kalah
Banyak pihak mengatakan, helikopter buatan PT DI juga tidak kalah dengan jenis AW-101 yang diusulkan ingin dibeli pemerintah. Helikopter modern EC-725 Combat SAR produksi PT DI, memiliki teknologi canggih, tetapi lebih terjangkau harganya ketimbang heli dengan kelas serupa, Agusta Westland AW-101.
"Saya tidak ingin bicara harga pesawat orang lain. Tapi, untuk EC-725, satu unitnya 25 ribu sampai 26 ribu euro. Kalau mau dilengkapi jadi VVIP dengan berbagai kelengkapan, total maksimum 30 ribu sampai 35 ribu euro," kata Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT DI, Budiman Saleh.
Budiman mengatakan, sejauh ini pihaknya masih memperkenalkan EC-725. Menurut dia, belum ada pembicaraan serius dengan pemerintah, terkait pengadaan. "Kami cooling down dulu, karena proses tender ini belum terjadi," dia menambahkan.
Walau pemerintah tidak dilarang untuk membeli pesawat dari luar negeri, namun peraturan perundang-undangan mengenai industri pertahanan menyebutkan, pemerintah sudah seharusnya memelihara kemandirian industri dalam negeri.
"Undang-undang itu mengajarkan pentingnya kemandirian industri pertahanan dan sustainability industri pertahanan dalam negeri," lanjut Budiman.
Seperti diketahui, helikopter EC-725 Combat SAR disertai dengan teknologi-teknologi supermodern. Helikopter ini antipeluru, perahu karet, Forward Looking Infrared (FLIR) dan teknologi canggih lainnya. "Teknologi hampir sama (dengan AgustaWestland AW-101)," kata Direktur Produksi PT DI, Arie Wibowo.
Dan yang tak kalah penting, karena buatan lokal, maka perawatan dan suku cadang Super Puma lebih terjamin, berbeda dengan suku cadang AW-101 yang lebih mahal dalam status impor serta tidak ada jaminan tidak diembargo.
Presiden: Proyek Kereta Bandara Selesai Sesuai Target 2017
Terkendala lahan yang belum dibebaskan
