Triliunan Dana Rakyat Miskin, Tepat Sasaran?
- Antara/ Oky Lukmansyah
VIVAnews - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat puluhan juta penduduk Indonesia masih tergolong miskin. Jumlahnya mencapai 29,89 juta jiwa per September 2011 atau setara 12,36 persen dari total penduduk Indonesia.
Rinciannya, jumlah penduduk sangat miskin pada periode itu sebanyak 10,09 juta jiwa atau 4,17 persen. Sedangkan penduduk miskin 19,79 juta jiwa, atau 8,19 persen dari total jumlah penduduk. Data BPS juga menyebutkan jumlah penduduk hampir miskin mencapai 27,82 juta jiwa atau 11,5 persen.
Meski relatif turun dibanding Maret 2011 sekitar 30,02 juta jiwa, pemerintah sepertinya tak cukup puas dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dana sekitar Rp99 triliun untuk program itupun pun digelontorkan selama 2012.
Dana itu berasal dari gabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta swasta.
Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan, program perlindungan sosial pengentasan kemiskinan itu terdiri atas beberapa kluster. Pertama, adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Operasional Sekolah, hingga Bantuan Langsung Tunai. "Dananya sekitar Rp69 triliun," ujar Hatta di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa 3 Januari 2012.
Kedua, dia melanjutkan, adalah yang terkait Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri. Ketiga, adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan dana yang ditargetkan sekitar Rp30 triliun.
Tahun lalu, KUR ditargetkan Rp11 triliun, namun realisasinya mencapai Rp26 triliun. "Jadi, tahun ini kami targetkan Rp30 triliun. Ini program untuk penguatan masyarakat yang ingin berusaha," tuturnya.
Keempat, adalah kluster yang berkaitan dengan program intervensi berkaitan dengan penyediaan listrik murah dan air untuk nelayan serta masyarakat miskin kota.
Tepat sasaran?
Dana puluhan triliun telah disiapkan. BPS pun menilai kemiskinan di Indonesia telah mencapai tahap kronis dan sulit dihilangkan.
Namun, pada pelaksanaannya, BPS menyatakan masih banyak kendala untuk mengentaskan kemiskinan di Tanah Air. Rendahnya kapasitas penduduk dan tidak meratanya program bantuan pemerintah menjadi kendala.
Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS, Hamonangan Ritonga, mengatakan, banyaknya penduduk sangat miskin yang tinggal di daerah terpencil menjadi penghambat. Faktor lain adalah keterbatasan kapasitas individu.
"Jadi, kalau penurunan tiap tahun satu persen itu berat. Karena mereka yang kurang memiliki kapasitas, tinggal di daerah terpencil, jauh dari jangkauan pemerintah," ujar dia, Senin 2 Januari 2012. "Kalaupun ada beras untuk rakyat miskin, misalnya, terkadang mereka tidak kebagian."
Hamonangan mengungkapkan, program bantuan pemerintah di pelosok daerah kerap tidak tepat sasaran. Padahal, BPS telah mempunyai data penduduk sangat miskin tersebut.
Program bantuan yang paling tepat untuk penduduk miskin kronis itu, dia melanjutkan, adalah bantuan bahan makanan pokok. Bantuan berupa Kredit Usaha Rakyat dan infrastruktur pertanian tidak terlalu banyak berpengaruh.
"Konsep pemberdayaan kurang tepat jika diterapkan bagi mereka. Dikasih traktor, KUR, mereka tidak akan mampu. Mereka mungkin tidak akan bisa mengembangkan usahanya, karena kapasitasnya rendah," tuturnya.
Pengentasan kemiskinan yang mencapai 0,13 persen selama sembilan bulan 2011, dia menambahkan, tergolong rendah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pengentasan kemiskinan ditargetkan satu persen selama satu tahun.
"Ini sudah sembilan bulan baru turun segitu (0,13 persen). Mau tidak mau, program tepat sasaran sangat diperlukan," ujarnya.
Bahkan, terkait program pengentasan kemiskinan itu, bantuan asing juga berdatangan. Pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan ke Indonesia senilai US$600 juta atau sekitar Rp5,4 triliun. Bantuan itu dikucurkan guna merancang program mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.
Bantuan itu diserahkan langsung Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton kepada Menteri Keuangan Indonesia Agus Martowardojo, November lalu.
Hillary Clinton dalam keterangan resminya menyatakan bantuan itu adalah bantuan terbesar pernah diberikan AS. "Program ini untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ekonomi," kata Hillary.
Bantuan yang merupakan bagian program Millenium Challenge Corporation (MCC) itu ada tiga turunan untuk pengembangan proyek pengentasan kemiskinan. Pertama, proyek kesejahteraan hijau. Program ini difokuskan lantaran mayoritas masyarakat miskin Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang kaya sumber daya alam.
Namun, ekstraksi yang berlebihan dan pengelolaan yang tidak memadai dari sumber daya alam tersebut mengancam kemampuan Indonesia dalam mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Dana yang dipakai untuk proyek ini sebesar US$332,5 juta.
Kedua, proyek kesehatan dan gizi berbasis masyarakat untuk mengurangi gangguan pertumbuhan. Proyek ini dicanangkan karena saat ini lebih dari sepertiga balita di Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan, yang diukur dari berat badan ideal sesuai usia.
Akibatnya, angka kematian ibu dan bayi sangat tinggi, berkurangnya kecerdasan anak, anak rentan infeksi penyakit kekurangan fisik saat dewasa, dan bermuara pada kerugian ekonomi. Untuk proyek ini digelontorkan dana US$131,5 juta.
Ketiga, proyek modernisasi pengadaan. Proyek ini bertujuan membuat pengadaan publik (barang dan jasa) yang efisien dan efektif untuk tata pemerintahan yang baik. Sebab, sistem pengadaan di Indonesia sangat rentan penipuan, penyalahgunaan, serta dapat mengakibatkan kerugian dana yang signifikan serta berkurangnya kualitas barang, pekerjaan dan pelayanan publik.
Apalagi, sebuah studi terbaru oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2011 menyebut sekitar US$15 miliar berpotensi disalahgunakan karena praktik korupsi dan sistem pengadaan yang tidak kompeten. Proyek modernisasi pengadaan ini digelontor senilai US$50 juta.
Selanjutnya, Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) juga memberikan tambahan bantuan sebesar US$200 juta setara Rp1,8 triliun. Bantuan untuk Indonesia itu guna membantu pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di sejumlah daerah.
Perjanjian pinjaman selama 15 tahun itu adalah tahap kedua dari program reformasi tata kelola dan keuangan pemerintah daerah. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dari pemerintah daerah seiring upaya desentralisasi pemerintah.
"Sejak 2011, pemerintah pusat telah melimpahkan fungsi pengaturan belanja dan pendapatan ke pemerintah daerah yang kini bertanggung jawab dalam pemenuhan pelayanan mendasar bagi masyarakat," kata Senior Public Management Specialist ADB, Juan Luis Gomez, dalam keterangan tertulis, Oktober lalu.
Program penguatan tata kelola pemerintah daerah diharapkan bisa membuat penggunaan dana akan lebih efektif. Selain itu, penyediaan layanan yang lebih efisien diharapkan mampu meningkatkan standar hidup masyarakat serta mengurangi kemiskinan.
Pada program tahap kedua itu, sedikitnya akan ada enam program yang dijalankan. Termasuk di dalamnya, penguatan tata kelola keuangan pemerintah daerah, memperbaiki administrasi pelayanan masyarakat, serta penciptaan pendapatan daerah.
Tak seperti dikira
Pengelolaan dana puluhan triliun untuk program pengentasan kemiskinan memang tidak mudah. Pemerintah harus mencari cara yang efektif agar dana tersebut tepat sasaran. Lantas, apa solusinya?
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan, dibutuhkan peran aktif pemerintah daerah dalam mempercepat program pengentasan kemiskinan itu. "Tentu ini juga banyak ditentukan oleh leadership dan inisiatif
daerah," ujar Menteri PPN, Armida Alisjahbana, saat ditemui di kantornya, Selasa 3 Januari 2012.
Armida menjelaskan, peran aktif yang dimaksud adalah pembuatan kebijakan pro rakyat, bekerja sama dengan akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Mereka akan mencari dan mengimplementasikan solusi pengentasan kemiskinan. "Misalnya program pro poor planning and budgeting," tuturnya.
Kementerian PPN mencatat beberapa daerah yang sukses melaksanakan pengentasan kemiskinan di atas rata-rata nasional 5,26 persen. Daerah tersebut antara lain Gorontalo 10,38 persen dan Maluku 10,03 persen.
Selain itu, Wakil Presiden Boediono pernah mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya, peningkatan pendapatan, pendidikan, ataupun kesehatan.
Pemerintahan SBY-Boediono menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 8-10 persen pada 2014. Boediono mengakui, upaya pengentasan kemiskinan tidak semudah yang diperkirakan.
Alasannya, banyak faktor yang tidak bisa dikendalikan dalam upaya mengurangi jumlah masyarakat miskin. Selama ini, pemerintah membuat program pengentasan kemiskinan berdasarkan empat kluster.
Empat kluster itu adalah rumah tangga dan individu, pemberdayaan masyarakat, usaha mikro, dan analisis spasial. Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM itu juga menambahkan, program pengentasan kemiskinan itu diharapkan bisa terasa manfaatnya dan tidak berjalan sendiri-sendiri.(np)
PSMS Jamu Sriwijaya FC di Babak Playoff Degradasi, Kemenangan Jadi Harga Mati
PSMS Medan kembali menjamu Sriwijaya FC, di babak playoff degradasi Grup I.
