- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews –Ini hari unjuk rasa. Rabu, 20 Oktober 2010. Belasan organisasi masyarakat menghela massa ke sejumlah pusar kekuasaan. Istana Negara di Jakarta, gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Istana Negara di Bogor, Jawa Barat. Unjuk rasa itu digelar bertepatan dengan peringatan setahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono.
Rupa-rupa tuntutan yang diusung. Dari urusan sertifikat tanah, hingga menuntut SBY mundur dari kursi presiden. Walau sangat mudah diperdebatkan, kelompok yang menuntut pengunduran diri presiden itu beralasan bahwa SBY sudah membuat wajah negeri ini terlihat kusut. Mereka mengklaim rakyat ditelantarkan.
Massa yang berunjuk rasa itu diperkirakan 1500 orang. Mereka sudah mengirim surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya soal rencana unjuk rasa itu. Sejumlah organisasi itu antara lain Gerakan Indonsia Bersih (GIB), elemen buruh, Petisi 28, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia, Persatuan Buruh se-Indonesia, dan Kontras.
Dari mana saja mereka bergerak? Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menyebutkan bahwa sekitar 1.500 pengunjukrasa yang akan mendatangi Istana Negara, "Akan berangkat dari Gambir dan Bundaran HI.” Di depan Istana itu mereka akan menggelar orasi.
Rencana unjuk rasa sejumlah organisasi massa itu, diikuti sejumlah rumor serem, yang membuat orang ramai dicekam kecemasan. Rumor itu antara lain penggulingan Presiden SBY dan kemungkinan Jakarta rusuh.
Banyak pertanyaan muncul. Siapa yang menggulingkan pemerintahan yang sah ini. Dan apakah pengunjuk rasa, yang jumlahnya cuma 1.500 itu, cukup bergigi menggulingkan presiden berpenduduk sekitar 240 juta ini?
Kelompok pengunjuk rasa sendiri membantah bahwa mereka mau menggulingkan SBY. Juga membantah mau membuat suasana kota jadi kisruh. Secara moral, kata Adhie Massardi, "Gerakan kami sudah menang." Untuk itu lanjutnya, unjuk rasa yang digelar Rabu besok itu, dilakukan sekedarnya saja. “Ala kadarnya saja dan ini baru gelombang awal, kata mantan Jubir Presiden Gus Dur itu.
Unjuk rasa itu, lanjutnya, jauh dari urusan makar. Dia mensinyalir ada upaya mencap setiap unjuk rasa sebagai gerakan makar. "Jangankan dari kami, ada isu pengadilan mau menangkap di Belanda saja sudah membuat dia ketakutan," kata Adhie Massardi.
Kelompok Bendera, yang pernah melansir aliran dana Bank Century ke sejumlah orang dalam Presiden SBY, menegaskan bahwa kabar penggulingan itu sengaja ditiup. Pada Rabu besok itu, kelompok ini cuma menggelar mimbar bebas. Mimbar itu akan didiirikan di depan sekretariat organisasi ini, di Jalan Dipengoro, Jakarta Pusat.
Mimbas bebas itu, kata kordinator Bendera Bona Ventura, "Adalah pra kondisi untuk bergerak pada 25 Oktober nanti, yang secara besar-besaran kami lakukan unjuk rasa.” kata Bona Ventura.
Agenda penggulingan SBY, juga dibantah keras barisan Persatuan Oposisi Nasional (PON), salah satu organisasi massa yang berunjuk rasa Rabu besok itu. Zein Maulana, kordinator aksi kelompok ini menuturkan bahwa unjuk rasa itu sama sekali tidak bermaksud menggulingkan Presiden SBY. "Bukan kami yang pertama kali mengatakan akan ada aksi penggulingan Presiden SBY." kata Zein.
Pengamanan Sampai di Bogor
Kepolisian tidak mau kecolongan dalam unjuk rasa ini. Sekitar 19 ribu polisi akan mengamankan Jakarta. Mereka akan mengawal titik konsentrasi massa, sentra ekonomi dan sejumlah obyek vital.
Sejumlah kendaraan taktis (rantis) akan siagakan di Istana dan gedung DPR/MPR. Polisi meminta agar peserta demo tidak membawa binatang yang bisa mengganggu ketertiban jalan dan kepentingan umum.
Demi kepentingan umum itu pula Polri akan bertindak tegas. Polisi memberlakukan Prosedur Tetap (Protap) Nomor 1/X/2010 tentang penangganan unjuk rasa anarki. Aturan yang sudah disosialisasikan ini, memungkinkan polisi melakukan tembak ditempat terhadap kaum anarkis.
Pengamanan juga akan diperketat di Istana Bogor. Sebab, Rabu 20 Oktober 2010, Presiden SBY dan sejumlah menteri akan menggelar acara di situ. "Acara di Bogor itu digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Badan Pertanahan Nasional (BPN)," kata Kepala Bagian Operasioanal Polres Kota Bogor, Ajun Komisaris Polisi Irwansyah, kepada VIVAnews, Selasa 19 Oktober 2010.
Dalam acara itu, secara simbolis Presiden akan memberikan sertfikat kepada warga Cilacap, Jawa Tengah. Ratusan hektare tanah yang terletak di kabupaten itu berhasil disertifikasi oleh BPN Pusat.
Massa petani dari sekitar Bogor akan memanfaatkan momentum peringatan HUT BPN itu untuk berunjuk rasa. Rencananya, massa petani dari Cipayung akan beraksi di depan Istana Bogor. Mereka menuntut sertifikasi massal tanah mereka. "Jadi, besok itu situasi di Istana Bogor sangat rawan. Sehingga, personel akan menjaga ketat istana Bogor," papar Irwansyah.
Mengantisipasi unjuk rasa itu, Polri mengerahkan 470 anggota dari Polres Kota Bogor dan Brimob Kedung Halang. Ini belum ditambah dengan jumlah personel dari TNI dan Paspampres. "Jumlah keseluruhan personel ribuan," tambah AKP Irwansyah.
Jangan Genit
Tuduhan bahwa pemerintah SBY dan Boediono sudah gagal dibantah sejumlah menteri. Tuduhan itu, kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa, sama sekali tidak berdasar. Hatta meminta agar para penuduh itu bicara pakai data.
Selama satu tahun pertama pemerintahan ini, lanjut Hatta, sama sekali tidak ada deindustrialisasi. "Industri tumbuh 4,6 persen, dari sebelumnya yang cuma tumbuh 2 persen," kata Hatta di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa 19 Oktober 2010.
Hatta meminta agar para pengunjuk rasa itu bisa memandang semua persoalan secara jernih. Ibarat melihat sebuah gelas, tergantung sudut pandangnya dari mana. "Kalau belum penuh jangan dibilang masih kosong. Bisa dikatakan baru 60 persen terisi, tinggal 40 persen lagi," kata Hatta.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ham), Patrialis Akbar menegaskan bahwa gerakan untuk menjatuhkan pemeritahan itu sama sekali tidak berdasar. "Ini pemerintahan yang sah, ini pemerintahan konstitusional, jadi tidak mungkin ada yang bisa menjatuhkan," kata Patrialis di Jakarta, Selasa 19 Oktober 2010.
Patrialis menjelaskan bahwa pemerintahan SBY-Boediono juga tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintahan ini hanya bisa jatuh, jika ada undang-undang yang dilanggar oleh SBY atau Boediono. Dan sejauh ini belum ada undang-undang yang dilangar keduanya.
"Sistem kita bukanlah parlementer tapi presidensial. Lagian Indonesia kan sedang membangun, jangan genit untuk menjatuhkan presiden dan pemerintah," ujarnya.
Presiden SBY menyampaikan bahwa semua kritik, petisi dan unjuk rasa apapun haruslah dihormati. "Tidak perlu kita sangat terganggu, tidak perlu sangat emosional, mari kita hormati," kata Presiden SBY ketika berkunjung ke Makasar, Selasa 19 Oktober 2010.
Tindakan tegas baru akan dilakukan, lanjut Presiden SBY, apabila terjadi aksi anarki dalam unjuk rasa itu. "Apalagi sampai penggulingan pemerintahan yang sah, sebab itu domain hukum," kata SBY.
