Tunjangan Ala Kadarnya untuk Warga Terdampak Corona
VIVA – Pemerintah memberikan sejumlah program bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu yang terdampak langsung wabah virus corona. Bantuan langsung itu diharapkan agar masyarakat masih dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka selagi pandemi Covid-19 belum mereda dan kegiatan ekonomi masih lumpuh.
Ada sedikitnya empat jenis bantuan, yakni paket bahan-bahan kebutuhan pokok alias sembako, uang Bantuan Langsung Tunai, Program Keluarga Harapan, dan tunjangan dalam program Kartu Prakerja. Pemerintah mencatat jutaan orang/keluarga yang berhak menerimanya.
Di Jakarta saja ada 2,5 juta warga, sedangkan di kawasan sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, mencapai 1,6 juta warga. Di luar Jakarta dan sekitarnya, menurut catatan Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebanyak 9 juta keluarga. Bantuan perdana dijanjikan mulai disalurkan dalam pekan pertama April dan diberikan untuk dua bulan berikutnya.
Tidak semua
Paket sembako maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp600 ribu per orang. Sembako diberikan kepada warga miskin di wilayah Jakarta, yang sudah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan masyarakat di empat daerah sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sedangkan BLT untuk masyarakat miskin di luar Jabodetabek.
Namun, tidak semua warga miskin akan menerimanya, melainkan mereka yang termasuk dalam Data Terpadu Kementerian Sosial dan data tambahan dari pemerintah daerah. Sebab, BLT hanya diberikan kepada orang yang belum menerima bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Kartu Prakerja.
Paket sembako untuk warga Jakarta dan sekitarnya akan diantar oleh aparat pemerintah tiap pekan—jadi, para penerima manfaat mendapatkan Rp150 ribu per minggu. Sedangkan pola distribusi dana BLT masih dirumuskan, di antaranya opsi via transfer bank, financial technology, atau diberikan langsung ke rumah penerima.
Menurut Menteri Sosial Juliari Batubara, dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah tidak akan menyalurkan bantuan sosial itu dengan cara yang memungkinkan terjadi kerumunan massa, atau antrean panjang, sebab berpotensi menjadi sarana penularan corona. Dia juga berjanji, proses distribusi bantuan dibuat lebih praktis dan tidak berbelit-belit sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo.
Bantuan lain
Pemerintah juga menyiapkan program lainnya yang tidak termasuk dalam program paket sembako dan BLT itu, antara lain PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, dan listrik gratis atau diskon. Total dana yang dialokasikan untuk semua program reguler jaring pengaman sosial itu Rp110 triliun.
PKH, misalnya, jumlah penerimanya ditambah 10 juta keluarga dari sebelumnya 9,2 juta keluarga. Nilai uang tunai yang diberikan untuk tiap penerima manfaat juga meningkat 25 persen. Penyalurannya juga dipercepat menjadi sekali sebulan dari sebelumnya tiap tiga bulan.
Penerima program Kartu Sembako juga dinaikkan menjadi 20 juta orang dari sebelumnya 15,2 juta penerima. Nilainya juga dinaikkan sebesar 30 persen dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu dan akan diberikan selama sembilan bulan.
Anggaran untuk program Kartu Prakerja juga dinaikkan dari semula Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Penerima manfaatnya pun ditambah menjadi 5,6 juta orang. Program itu diutamakan untuk warga yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19.
Pemerintah telah memutuskan menggratiskan tarif listrik bagi pelanggan dengan 450 volt ampere dan diskon 50 persen untuk pelanggan berdaya 900 volt ampere kategori subsidi. Seperti jenis bantuan paket sembako atau BLT, pembebasan tarif dan diskon listrik berlaku selama April, Mei, dan Juni. Tapi nyatanya banyak pelanggan di Depok yang menggunakan daya 900 volt tetap membayar listrik secara normal pada bulan ini.
Nilai BPNT sudah dinaikkan menjadi Rp200 ribu per kepala keluarga penerima manfaat untuk jangka waktu enam bulan, terutama selama pandemi Covid-19. Sebelumnya ada 15 juta keluarga yang menerima program itu dan sekarang ditambah hingga menjadi 20 juta keluarga.
Agar tak pulang kampung
Bantuan-bantuan jaring pengaman sosial ini, menurut Jokowi, diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari para pekerja harian yang terdampak Covid-19. Karena tidak ada penghasilan akibat kebijakan tanggap darurat, mereka kesusahan dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
Situasi itulah, menurut Presiden, akhirnya memaksa para pekerja informal di Jakarta dan kota-kota besar lainnya pulang kampung ke daerah-daerah. Padahal, itu justru sangat berbahaya, sebab penyebaran virus corona dibawa para pemudik. Maka bantuan jaring pengaman sosial diharapkan bisa membuat para pekerja harian terjamin kebutuhan hidup sehari-hari.
"Yang di daerah, di lapangan, banyak pekerja informal di Jabodetabek yang terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang,” kata Jokowi. “Tidak ada pendapatan sama sekali akibat diterapkannya kebijakan tanggap darurat.”
