Silang Pandang soal Saham Bir DKI
- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
VIVA – Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk melepas saham di PT Delta Djakarta Tbk, menuai pro kontra. Ada yang setuju, ada juga yang keberatan.
Adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang melontarkan rencana untuk menjual saham di produsen bir itu. Anies menilai, pendapatan yang diperoleh dari saham tersebut tidak terlalu besar.
Menurut dia, dana penjualan saham itu lebih bermanfaat, jika digunakan untuk pembangunan untuk masyarakat. Anies pun terus berupaya merealisasikan pelepasan saham sebesar 26,25 persen dalam perusahaan yang memproduksi bir merek Anker tersebut.
Jika saham itu dijual, Pemprov DKI bisa mendapatkan dana sebesar Rp1 triliun. Adapun dividen yang didapat dari perusahaan itu, rata-rata Rp38 miliar setiap tahunnya.
Untuk itu, Anies bersurat ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, sejak Mei 2018. Namun, hingga kini belum direspons. “Itulah risikonya kalau politik, jadi rumit di situ," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa 5 Maret 2019.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengakui, Anies telah mengirim surat tahun lalu. Namun, sejak surat dilayangkan, tidak ada komunikasi lagi. Dia pun, tidak menindaklanjuti surat tersebut.
Menurut Prasetyo, saham itu tidak akan merugikan Pemprov DKI Jakarta, malah memberikan keuntungan. Lantaran itu, dia menolak rencana pelepasan saham itu. "Di mana salahnya PT Delta itu? Saya berprinsip, tidak ada yang merugikan untuk pemerintah daerah. Apalagi, yang dikatakan setahun dapat (dividen) Rp50 miliar," katanya, Selasa 5 Maret 2019.
Keputusan untuk melepas atau tidaknya saham perusahaan bir tersebut, menurut Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, menjadi salah satu tanggung jawab dari Anies. Meski DPRD menolak, Anies tetap bisa ambil keputusan untuk menjualnya.
Lantaran itu, Bestari meminta Anies tidak berlebihan dalam menangani pelepasan saham perusahaan bir tersebut. Dalam tahapan pemilihan umum, dia meminta gubernur tidak usah terlalu lebay. “Sudahlah, dalam tahapan pemilu ini, gubernur itu enggak usahlah terlalu lebay. Kalau mau jual saham bir, jual,” ujarnya.
Dukungan untuk menjual saham itu datang dari Penasihat Fraksi PPP DPRD DKI, Ichwan Zayadi. Dia menilai, memiliki saham di perusahaan bir itu lebih banyak mudarat, ketimbang manfaat untuk kepentingan masyarakat Ibu Kota.
“Kami dukung Pemprov menjual saham PT Delta Djakarta,” kata Ichwan, Rabu 6 Maret 2019.
Namun, Ichwan berpesan, setelah saham produsen bir itu dijual, harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Di antaranya, membangun sekolah, rumah sakit, dan taman bermain.
Suara serupa disampaikan sejumlah warga. Rachmat Febriansyah, warga Jakarta Timur, misalnya. Menurut dia, langkah Anies untuk melepas saham di perusahaan bir itu sudah tepat. Dia meminta, DPRD tidak menghalangi langkah yang sudah baik dari gubernur.
“Lagian kan, keuntungan-keuntungannya juga bisa digunakan untuk kepentingan warga DKI,” ujarnya, saat diwawancara VIVA, Rabu 6 Maret 2019.
Warga lainnya, Nanang Suhendar punya pendapat senada. Dia meminta, Anies tak gentar untuk berjuang dalam melepas saham tersebut. "Selama untuk kebaikan, kami dukung. Tentu, akan selalu ada rintangan yang dihadapi. Insya Allah akan dimudahkan jalannya," kata Nanang.
Berikutnya, janji kampanye
Janji Kampanye
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali mendesak Anies menyampaikan kajian lengkap lebih dulu, terkait pelepasan saham. Kajian itu penting disampaikan secara rinci ke DPRD, agar Anies tak sekadar memenuhi janji kampanye.
"Kalau pak Gubernur punya janji kampanye, tinggal dikaji. Harus ada komunikasi intensif, ada kajian yang akurat,” ujarnya.
Saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies berjanji akan menjual seluruh saham Pemprov DKI Jakarta di produsen bir itu. Hal itu dilakukan, jika ia bersama pasangannya, calon wakil gubernur DKI Jakarta saat itu, Sandiaga Uno terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
“Kami akan jual. Kita enggak akan memiliki saham lagi di sana,” kata Anies, usai berkampanye di Jalan Pedongkelan, Pasar Timbul, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat 20 Januari 2017.
Ketika terpilih memimpin Jakarta, Anies dan Sandiaga kembali memastikan akan melepas saham di perusahaan yang memiliki kode saham DLTA itu di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebab, Pemprov DKI ingin investasi yang lebih baik dan membawa manfaat bagi orang banyak.
"Kami ingin investasi yang dirasakan oleh hajat hidup orang banyak dan untuk kemaslahatan masyarakat," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta saat itu, Sandiaga Uno, yang kini maju sebagai calon wakil presiden nomor urut 02 pada Selasa 17 April 2018.
Selanjutnya, Dekade 70-an
Dekade 70-an
Soal pelepasan saham di PT Delta Djakarta Tbk, itu bukan baru kali ini muncul. Saat Pemprov DKI Jakarta dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, isu itu juga sempat mencuat.
Namun, Ahok, sapaan akrab Basuki, enggan untuk menjual saham tersebut. "Itu saham yang sudah ada. Sayang kalau dijual," ujar Ahok di forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kotamadya Jakarta Utara, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu 1 April 2015.
Pernyataan Ahok itu menjawab permintaan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar ketika itu, H. Ramli HI Muhamad. Dia meminta Pemprov DKI untuk mencabut kepemilikan sahamnya di perusahaan yang melantai di bursa tersebut.
Ramli mengungkapkan, akan lebih baik jika DKI mengalihkan kepemilikan sahamnya ke perusahaan yang bidang usahanya terkait langsung dengan kebutuhan warga DKI.
Ahok menuturkan, kepemilikan saham Pemprov DKI di perusahaan itu bermula pada dekade 1970-an. Ketika itu, salah satu kebijakan utama Pemprov DKI adalah mengembangkan berbagai usaha hiburan malam, untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD tersebut dipakai, guna membangun kota Jakarta.
Pemprov DKI lantas mengundang perusahaan dari Filipina, San Miguel Corporation. Hal itu untuk menjamin pasokan bir ke usaha-usaha hiburan malam tersebut, sehingga tak perlu impor.
Perusahaan itu lantas mengembangkan PT Delta Djakarta. Sejak saat itu, Pemprov DKI menanamkan kepemilikan sahamnya di perusahaan tersebut. (asp)
Teguh Setyabudi Rotasi Pejabat DKI, Kasatpol PP Jadi Wali Kota Jakpus
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi melakukan rotasi kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta. Ad
