Jenderal Kardus Berujung Duet Prabowo-Sandi
- ANTARA/Sigid Kurniawan
VIVA – Peta politik menjelang hari terakhir pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilu 2019 sudah mengerucut. Joko Widodo sebagai presiden petahana akan kembali head to head melawan Prabowo Subianto.
Namun, kali ini Prabowo menggandeng Wakil Gubernur DKI Sandiaga Salahuddin Uno. Sementara, Jokowi memilih Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin sebagai figur pendampingnya.
Berbeda dengan kubu Prabowo, barisan partai pendukung Jokowi yang bernama Koalisi Indonesia Kerja cukup kompak mengakomodir nama Ma'ruf. Dibandingkan Sandi sebagai cawapres sempat membuat alot poros oposisi. Meski mengejutkan, namun Sandi dalam empat hari terakhir sudah digadang-gadang siap mendampingi Prabowo.
Menguatnya Sandi berlanjut karena cuitan Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Andi Arief. Andi berang terhadap Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Alasannya, karena Prabowo pilih Sandi sebagai cawapres berdasarkan mahar uang yang diberikan ke PKS dan PAN.
Murkanya Andi ini dengan menyebut Prabowo sebagai jenderal kardus karena punya kualitas buruk. Menurutnya, mental Prabowo ambruk karena guyuran uang Sandi untuk PAN serta PKS.
"Jenderal Kardus punya kualitas buruk, kemarin sore bertemu Ketum Demokrat dengan janji manis perjuangan. Belum dua puluh empat jam mentalnya jatuh ditubruk uang Sandi Uno untuk mengentertain PAN dan PKS," kata Andi dikutip dari akun Twitternya, @AndiArief_, Rabu, 8 Agustus 2018.
Foto: Pertemuan SBY dan Prabowo Subianto di Cikeas pada 2017.
Baca: 'Jenderal Kardus' Bikin Rusak Romantisme Demokrat-Gerindra
Dinamika politik pada Kamis pagi, 9 Agustus 2018 makin menguatkan Sandi sebagai pendamping Prabowo. Salah satunya Sandi sudah mengurus surat tidak pailit di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengurusan ini sebagai syarat maju sebagai capres atau cawapres.
Kemudian, sepanjang Kamis kemarin, Prabowo mesti melobi pimpinan PKS dan PAN. Eks Komandan Jenderal Kopassus itu juga bertemu dua kali dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca: PAN Coret AHY dari Daftar Cawapres Gara-gara Insiden Jenderal Kardus
Masuknya Sandi dinilai ada kelemahan logistik di barisan partai oposisi. Pemantapan komunikasi antara Gerindra dan Demokrat soal Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dianggap mentok. Bersaing di pilpres bukan seperti pilkada. Strategi logistik dinilai jadi salah satu faktor penentu.
"Intinya ada sesuatu yang tak selesai antara Gerindra dan Demokrat. Ini membawa bau tak sedap soal kebutuhan logistik kubu oposisi," ujar pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, kepada VIVA, Kamis, 9 Agustus 2018.
Realitas Politik Mahal
***
Foto: Prabowo dan Sandiaga dideklarasikan Gerindra, PAN, dan PKS.
Kebutuhan logistik untuk bersaing di Pilpres 2019 membutuhkan biaya yang besar. Hal ini menjadi realitas politik di Indonesia. Bila Demokrat ingin perjuangkan AHY maka harus ada 'kompensasi' politik untuk PAN dan PKS.
Secara logistik, Sandi yang dinilai paling siap. Dalam politik, hitungan opsinya bila memang tak siap dalam logistik maka posisi cawapres akan dilelang ke kandidat lain.
"Itu realitas politik di Indonesia. Semua ada harga yang harus dibayar. No free lunch. Tak ada makan siang gratis. Begitupun soal cawapres," ujar pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada VIVA, Kamis, 9 Agustus 2018.
Baca: Prabowo Akui Tak Mudah Pilih Sandiaga Jadi Cawapres
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon tak menampik kebutuhan logistik untuk bersaing di Pilpres 2019. Namun, ia menepis tudingan Andi Arief bahwa Sandi memberikan mahar Rp500 miliar ke PKS dan PAN demi kursi cawapres.
Kebutuhan logistik menurutnya sebagai yang riil dan rasional untuk strategi pemenangan di Pilpres 2019. Tahapan Pilpres 2019 harus diarungi dengan logistik seperti kampanye hingga biaya saksi di pemilu. "Logistik itu suatu keperluan yang riil. Enggak bisa dibohongi logistik itu tanda kutip untuk berperang di pilpres," tutur Fadli Zon kepada VIVA, Kamis, 9 Agustus 2018.
Namun, Fadli menegaskan kebutuhan logistik berasal tak hanya dari kandidat. Melainkan juga dari partai koalisi, kader secara gotong royong. "Pilpres itu butuh amunisi yang kuat. Kami gotong royong," ujar Fadli.
Baca: Dulu Maruarar, Sekarang Mahfud MD Kena PHP Jokowi
Munculnya Sandi belum direspons positif oleh barisan pendukung anti Jokowi. Pendukung gerakan mengganti presiden tak puas dengan figur Sandi. Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) gerakan 212, Novel Chaidar Hasan Bamukmin mengatakan nama Sandi masih terus dibahas sebelum diambil keputusan resmi.
"Terkait nama Sandiaga kami akan gelar musyawarah antara ulama GNPF ulama dan PA 212. Kami akan mendengar saran dari Habib Rizieq Shihab," jelas Novel kepada VIVA, Kamis, 9 Agustus 2018.
Sayonara Poros Ketiga
***
Deklarasi terhadap Prabowo-Sandi sekaligus menggugurkan kabar terbentuknya poros ketiga. PAN dan PKS sudah pasti merapat bergabung. Kehadiiran Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais meresmikan dukungan terhadap duet Prabowo-Sandi.
Sementara, sikap Partai Demokrat hingga Kamis malam masih belum bisa dipastikan. Wakil Sekjen Demokrat Andi Arief mengatakan partainya tak akan berkoalisi dengan Prabowo. Namun, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Demokrat Ferdinand Hutahahean mengatakan masih berada di barisan pendukung Prabowo.
"Kami masih mendukung Prabowo. Belum ada berubah.," kata Ferdinand Hutahahean kepada VIVA, Kamis malam, 9 Agustus 2018.
Baca: Anies Tahu Persis Sandiaga Jadi Kandidat Kuat Cawapres Prabowo
Foto: Pertemuan Ketum Demokrat SBY dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri (kanan).
Presiden PKS Sohibul Iman menjelaskan alasan pihaknya memastikan bergabung karena berdasarkan pertimbangan dari internal dan pertemuan dengan Prabowo. Diakuinya, cukup alot memberikan suara PKS untuk Prabowo.
"Internal PKS sudah digodok, komunikasi sudah dilakukan dengan Gerindra, Prabowo Subianto, dan Sandiaga Uno," ujar Sohibul kepada VIVA, Kamis, 9 Agustus 2018.
Rencananya, duet Prabowo-Sandi akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai ibadah salat Jumat, 10 Agustus 2018. Barisan partai pendukung akan ikut menemani pendaftaran ini. Pada Jumat pagi, pasangan Jokowi-Maruf Amin yang mendaftarkan ke KPU.
Lihat: Momen Sandi Pamit Mau Nyawapres ke Anies
Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan dideklarasikan Prabowo-Sandi oleh Gerindra, PAN, dan PKS memupuskan peluang poros ketiga. Sebab, dari koalisi Jokowi sudah mengunci enam partai parlemen termasuk PKB. "Susah poros baru itu sayonara dah. Demokrat enggak bisa. Mau enggak mau pilih Prabowo atau Jokowi. Daripada sanksi di Pemilu 2024," kata Hendri.
Terkait Prabowo-Sandi, pasangan ini harus bekerja ekstra keras untuk mengalahkan duet Jokowi-Ma'ruf Amin. Figur Sandi dinilai belum bisa mendongkrak elektabilitas Prabowo. Lalu, Sandi juga dicap kejutan karena muncul di last minutes.
"Ini kerja keras banget. Enggak gampang kalau sama Sandi apalagi lawannya Ma’ruf Amin. Nama ini belum disurvei. Ya harus dimulai gencar gerak dari sekarang," sebut Hendri.
Kenaikan UMP 2025 Dinilai Bawa Dampak Positif, Bisa Dongkrak Daya Beli Masyarakat
Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen dinilai membawa banyak dampak positif.
