SP3 Kasus Habib Rizieq, Murni Hukum atau Rekayasa

Ia mengaku dokumen SP3 terhadap Imam besar Front Pembela Islam itu belum diterima. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah petinggi Persaudaraan Alumni atau PA 212 beberapa waktu lalu bukan spesifik membicarakan kasus Rizieq.

Kasus Rizieq, lanjut Ngabalin, murni persoalan hukum, dan bukan bagian dari bagian motif politik. "Namanya juga orang bersilaturahmi, biasa," ungkap dia. Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengapresiasi keluarnya SP3 kasus Rizieq.

Ia berharap, dengan terbitnya SP3, akan membuat suasana di Indonesia semakin kondusif. “Keputusan polisi itu patut disyukuri serta diharapkan bisa mengakhiri pro dan kontra yang telah berlangsung selama ini. Berakhirnya pro dan kontra kasus ini akan mewujudkan suasana yang semakin teduh dan kondusif,” ujar Bambang dalam pesan singkatnya, Minggu 17 Juni 2018.

Bambang, yang sebelumnya menjadi Ketua Komisi Hukum DPR, menilai kasus chat Habib Rizieq telah menjadi perhatian masyarakat hingga menimbulkan kegundahan. Kejelasan tentang konstruksi kasus yang menyeret Imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu juga sudah lama ditunggu masyarakat.

“Penyidikan kasus ini telah berlangsung setahun lebih terhitung sejak Mei 2017. Namun hingga kini, penyidik Polri belum berhasil menemukan sosok yang mengunggah konten chat itu ke internet,” tutur Bambang.

Oleh karena itu, politikus Partai Golkar itu menyebut keputusan Polri menerbitkan SP3 telah mencerminkan kemurnian penegakan hukum. Menurutnya, keputusan Polri itu perlu dipuji.

“Dengan begitu, Polri telah memastikan Habib Rizieq tidak bermasalah dengan hukum. Para pendukung dan simpatisan Habib Rizieq diharapkan bisa menerima keputusan Polri ini dengan legawa dan bijaksana,” imbuhnya.

Harus dihormati

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu, meminta semua pihak menghormati polisi bila mereka benar-benar menghentikan kasus percakapan mesum terhadap Rizieq Shihab. Kasus ini ditangani Polda Metro dan pemimpin ormas Front Pembela Islam tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Jika benar Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap kasus yang men-tersangkakan HRS (Habib Rizieq Shihab), keputusan hukum Polda Metro Jaya harus kita hormati," kata Masinton saat dikonfirmasi VIVA.

Kepada beberapa pihak jika keberatan atas SP3 diterbitkan, Masinton menyarankan publik menempuh upaya hukum lanjutan. Ada jalur praperadilan yang bisa menggugat atas keputusan polisi menghentikan perkara.

Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

"Sesuai KUHAP, hanya bisa dibuka dan diuji melalui lembaga praperadilan," kata dia. Pasal 80, Masinton melanjutkan, bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut.

Senada, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Zainut Tauhid Sa'adi, mengaku bersyukur atas selesainya proses hukum kasus chat mesum Rizieq. "Alhamdulillah, sudah dinyatakan dihentikan dengan dikeluarkannya SP3," jelasnya.

Menurut Zainut, dengan SP3 ini perlu dilihat secara positif karena memberikan rasa keadilan. Ia menekankan, polisi sudah bijak dengan menerbitkan SP3. "Yang bisa berikan keadilan kepada semua masyarakat," katanya.

Kemudian, terkait potensi polemik dengan adanya SP3 ini, ia menilai sebagai hal yang wajar. Namun, ia meminta agar semua pihak bisa menghormati munculnya SP3 ini.

"Kalau jadi polemik saya kira tidak ada masalah. Tapi kita sebagai masyarakat yang patuh terhadap hukum, hormati keputusan itu," ujarnya. Namun, ia belum mengetahui apakah dengan adanya informasi SP3, Rizieq Shihab akan pulang ke Tanah Air. Bagi dia, urusan pulang adalah kewenangan Habib Rizieq.

"Saya kira Indonesia adalah negara beliau dan di mana beliau bertempat tinggal di Indonesia, saya kira merupakan hak setiap warga negara. Dan beliau sebagai salah satu warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan," tutur Zainut, menegaskan.

Tetap "mesra"

Pernyataan berbeda diungkapkan oleh dua partai pendukung Rizieq, Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade bahkan menuding ada motif politik di balik penerbitan SP3.

Pertama, ia menyebutkan, jika benar hal itu terjadi maka ditengarai adanya rekayasa kasus. Kedua, diduga sebagai upaya pemerintah merangkul kelompok Islam menjelang Pemilu 2019. "Berdamai (niat SP3) karena menjelang Pemilu. Bagaimana pun juga suara umat Islam adalah ceruk terbesar di Republik Indonesia ini," terang Andre.

Menurutnya, Presiden Jokowi yang juga bakal maju kembali dalam Pemilu 2019 punya kepentingan atas penghentian kasus chat mesum Rizieq dengan Firza Husein. Ia mencontohkan, kekalahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada DKI Jakarta sebagai bahan evaluasi.

"Makanya ini strategi," lanjut Andre. Ia juga menambahkan partainya tak begitu khawatir apabila Imam Besar FPI dan kelompok Persaudaraan Alumni 212 otomatis merapat kepada pemerintah dan mendukung Jokowi sebagai calon presiden.

Andre mengaku "kemesraan" Gerindra dengan kelompok Rizieq cs sudah terjalin lama dan hubungan itu akan bisa bertahan. Atas penerbitan SP3 ini, klaimnya, Rizieq bersama pengikutnya tidak akan berpindah haluan karena diimingi-imingi penghentian kasus. "Mana yang tulus berhubungan dan mana yang hanya jelang Pemilu," ujarnya.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, meminta Polri agar menjelaskan soal keluarnya SP3. Hal itu bila tak dijelaskan, dirasa bisa membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya.

"Tetapi menurut saya agar polemik ini segera berhenti sebaiknya polisi segera mengumumkan," ujar Hidayat. Ia mengatakan, apabila memang tak memenuhi alat bukti sehingga akhirnya disetop, polisi diminta untuk tak perlu malu-malu mengumumkannya.

"Jadi polisi menegaskan saja memang sudah dikeluarkan dan tak memiliki bukti yang memungkinkan untuk ditindaklanjuti," terangnya. Lebih lanjut politisi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu mengatakan bahwa Rizieq tidak akan berbohong soal SP3 itu.

Tetap independen

Apalagi dalam tayangan video yang viral, Rizieq tak cuma sekali mengucapkan soal SP3 kasusnya dan mengklaim sudah memegang suratnya. "Artinya, enggak mungkin beliau menyampaikan informasi yang enggak benar. Apalagi beliau di Mekah. Beliau sampaikan diulangi sampai tiga kali bahwa menerima surat asli (SP3)," kata dia lagi.

Menanggapi tuduhan Gerindra dan PKS, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin membantah adanya motif politik dan intervensi atas keluarnya SP3 chat mesum Rizieq.

“Apapun yang dilakukan penyidik tentu kewenangan mereka. Tidak ada intervensi apa pun dari pimpinan Polri. Saya tidak mau mengomentari hal-hal yang tidak pasti. Saya juga enggak mau dengar dari kata orang bilang. Saya mau dengar dari penyidik,” jelas Syafruddin.

Ia juga menjelaskan bahwa seluruh proses hukum di Indonesia soal penyidikan adalah ranah penyidik bukan ranah pimpinan Polri. Sebab, semua penegak hukum memiliki kemandirian.

“Tidak ada (unsur politik di dalamnya). Percayakan kepada penyidik ya. Semua aparat penegak hukum Polri, penyidik Polri, penyidik Kejaksaan, penyidik KPK apalagi. Semuanya independen. Jadi, mudah-mudahan tidak ada preferensi terhadap mereka,” tegas Syafruddin.