Menyelamatkan Malaysia dari Utang
- REUTERS
VIVA – Tumbangnya rezim Perdana Menteri Najib Tun Razak menguak sederet fakta kebobrokan pemerintahan Malaysia yang dia pimpin selama 9 tahun. Selain skandal rasuah yang tengah menghimpitnya, di bawah rezim Perdana Menteri (PM) Najib pula, Malaysia terbelenggu dengan utang negara yang kian membengkak.
Pasca beralihnya kepemimpinan nasional Malaysia dari Najib Razak kepada PM Mahathir Mohamad, fakta terkait utang Malaysia yang kian membengkak mulai disorot. Bahkan, Mahathir mengungkap, utang negaranya jauh lebih tinggi dari angka yang telah dikeluarkan mantan PM Najib. Menurut Reuters, Mahathir yakin bahwa komposisi utang negaranya kini sudah 65 persen dari total produk domestik bruto (GDP) dan itu sudah jadi peringatan keras.
Itulah sebabnya, di Malaysia, banyak warga yakin bahwa mempercayakan kembali Mahathir sebagai pemimpin memang benar-benar keputusan yang tepat. Di usia yang sudah 92 tahun, Mahathir sudah banyak pengalaman membawa Malaysia keluar dari krisis ekonomi.
Warga Malaysia tak lupa, bahwa 20 tahun lalu, PM Mahathir pernah berjasa menyelamatkan negeri mereka dari jerat krisis moneter regional lewat serangkaian kebijakan dan disiplin fiskal. Kini, menghadapi situasi yang serupa, pemimpin berjuluk “Tun M” itu juga diharapkan bisa melakukan penyelamatan yang sama pula. Sejumlah langkah pun mulai dia lakukan, salah satunya dengan mengikut sertakan peran publik.
Mahathir dan para pejabatnya sadar bahwa risiko kembalinya Malaysia ke jurang krisis moneter tak bisa dianggap enteng dan butuh langkah cepat untuk memperbaiki kekeliruan dan kesewenang-wenangan rezim Najib dalam mengelola ekonomi dan keuangan nasional.
Najib sebelumnya mengklaim total utang nasional sebesar 687,43 miliar Ringgit atau Rp2,453 triliun per September 2017. Namun, menurut Mahathir, utang negaranya jauh lebih tinggi dari angka yang telah dikeluarkan Najib, yaitu mencapai US$251 miliar atau setara Rp3.514 triliun.
Apalagi, seperti dilansir Nikkei, Jumat 25 Mei 2018 lalu, disebutkan bahwa angka resmi pada akhir 2017, tercatat utang Malaysia hanya mencapai 687,43 miliar ringgit. Angka itu dinilai sebuah spekulasi yang ditutupi Najib Razak.
Upaya penutupan data tersebut, ditengarai untuk menyembunyikan korupsi yang dilakukan Najib. Hal ini, tentunya mengguncang kepercayaan investor dan membuat gejolak fiskal.
Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng mengakui 'data merah' terkait besaran utang nasional itu hanya bisa diakses oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini telah menghambat pejabat dan auditor untuk mengecek tanggung jawab pemerintah.
"Jelas bahwa pemerintah sebelumnya menyesatkan publik atas isu-isu panas, seperti dana negara 1 Malaysia Development Berhad (1MDB), bahkan salah artikan situasi keuangan ke parlemen," jelas Eng.
Ihwal skandal korupsi dana 1 MDB yang melibatkan Najib Razak ini mulai mengemuka sejak 2015 lalu. Komisi Antikorupsi Malaysia, MACC, tengah menyelidiki persekongkolan jahat yang dilakukan Najib terkait dana negara kepada perusahaan 1MDB. Najib sudah dicegah ke luar negeri terkait kasus itu.
Wajar, jika PM Mahathir menempatkan penanganan utang Malaysia ini sebagai prioritas pemerintah yang dia pimpin. Sebab, utang negara diperkirakan mencapai 1 triliun Ringgit Malaysia itu atau sekitar 80 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Malaysia.
Pria berusia 92 tahun, juga mengungkapkan keyakinan bahwa sebagian uang yang lenyap akibat skandal korupsi 1MDB juga akan bisa dikembalikan untuk mengurangi beban utang negara. Ia meyakini jaksa mampu menemukan bukti skandal korupsi Najib Razak.
Evaluasi Kerjasama China
Sebagai langkah konkrit atas penanganan utang negara, PM Mahathir mengambil sejumlah kebijakan yang tidak populis. Diantaranya dengan memotong gaji para menteri kabinetnya sebanyak 10 persen. Termasuk yang dipotong adalah gaji perdana menteri dan wakil PM.
Kebijakan ini ia sampaikan setelah memimpin sidang kabinet yang pertama sejak resmi menjabat sebagai PM menyusul kemenangan bersejarah oposisi Pakatan Rakyat menggulingkan koalisi pemerintah Barisan Nasional pimpinan Najib Razak.
Langkah ini, dianggap Mahathir sebagai upaya pemerintah yang baru memperhatikan masalah keuangan negara, untuk mengurangi jumlah utang yang diwariskan rezim sebelumnya.
"Ketika saya pertama kali ditunjuk sebagai perdana menteri tahun 1981, hal pertama yang saya lakukan adalah memotong gaji para menteri dan pegawai sipil senior," kata Mahathir, usai memimpin rapat kabinet pertamanya di Putrajaya dikutip dari Channel News Asia, Rabu, 23 Mei 2018.
"Saya diberi tahu bahwa utang negara mencapai satu triliun ringgit (US$251 miliar) ... hari ini kita membahas bagaimana mengurangi utang ini," imbuhnya.
Langkah-langkah lain di pemerintahan Mahathir adalah menghapus pajak barang dan jasa tahun ini, sehingga bisa mendatangkan pendapatan sekitar US$11,05 miliar ke kas pemerintah dan menerapkan kembali subsidi bahan bakar minyak di tengah kenaikan harga minyak dunia.
Di samping itu, guna mengurangi beban utang negara, PM Mahathir juga akan melakukan negosiasi ulang atas proyek-proyek besar yang pernah diteken negara itu dengan China pada era pemerintahan Najib Razak.
Di antaranya megaproyek tersebut adalah proyek kereta East Coast (ECRL) yang dilakukan dengan kontrak infrastruktur Beijing Belt and Road yang dimulai tahun lalu.
Proyek ini akan dibangun di jalur sepanjang 688 Kilometer atau 430 mil yang menghubungkan Laut China Selatan dengan perbatasan Thailand yang juga terkoneksi dengan pelabuhan dalam rute pelayaran Selat Malaka di bagian baratnya.
"Kami akan renegosiasi proyek-proyek tersebut, karena proyek-proyek tersebut memukul ekonomi kami," kata Mahathir.
Mega proyek ini dibangun oleh China Communications Constructions Co Ltd yang dibiayai melalui pinjaman dari Bank Exim China. Bagi Mahathir, Malaysia tidak akan mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut. Lagipula, negaranya juga tak sanggup membiayainya.
Di bawah rezim Mahathir, Malaysia juga akan meninjau ulang biaya pembangunan jalur kereta cepat Malaysia dan Singapura (HSR). Proyek yang berbiaya hingga US$17 miliar ini ditargetkan bisa rampung pada 2026.
"Kontraknya menerangkan bahwa jika kami membatalkan maka harus membayar ganti rugi yang besar untuk HRS. Oleh karena itu kami akan cari cara," kata dia.
Urunan Rakyat
Langkah Mahathir untuk mengatasi tumpukan utang rezim Najib didukung penuh rakyat Malaysia. Melihat utang yang begitu besar yang mesti dibayar negaranya,, warga Malaysia pun patungan untuk membantu mengurangi utang negara tersebut.
Dilansir thestar.com, penggalangan dana ini diinisiasi oleh Nik Shazarina Bakti melalui situs penggalangan dana, gogetfunding.com. Aksi tersebut bernama 'Please Help Malaysia' yang memiliki target penggalangan dana hingga US$100 ribu hingga 31 Juli mendatang menggunakan akun Paypal yang ada di situs tersebut.
Aksi ini ternyata juga ditanggapi oleh putri sulung Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad, Marina Mahathir melalui akun Facebooknya. Menurutnya, banyak orang Malaysia yang ingin membantu negaranya, karena mereka mencintai negaranya.
"Tapi anak muda ini telah mengambil inisiatif sendiri untuk melakukan sesuatu dengan urun dana untuk menyelamatkan Malaysia. Aku kebetulan mengenalnya dan sangat bangga padanya. Jadi jika Anda bisa membantu, lakukan dukungan. Setiap sedikit membantu," ujar Marina seperti dikutip VIVA, Minggu, 27 Mei 2018.
Berdasarkan pembaruan terkini dari situs gogetfunding.com, Nik Shazarina Bakti mengumumkan bahwa PayPal telah memberlakukan pembatasan karena terlalu banyak dana yang ditransfer ke akun tersebut.
"Saya telah menghubungi PayPal sepanjang hari dan diberitahu bahwa ini akan memakan waktu antara 48 - 72 jam untuk memperbaiki masalah ini karena ini adalah akhir pekan. Namun, mereka akan mencoba sebaik mungkin untuk memperbaiki ini secepat mungkin," tulis Nik, Minggu, 27 Mei 2018.
Terakhir, dana yang terkumpul dan tertera di akun tersebut adalah sebesar US$3.663 atau 3 persen dari target.
Pemerintah kemudian menindaklanjuti prakarsa tersebut dengan jaminan transparansi dari Menteri Keuangan, Lim Guan Eng. Diberi nama Tabung Harapan Malaysia, pemerintah sudah mengumumkan nomor rekening dan bank yang akan menampung dana dengan sumbangan harus dalam mata uang ringgit.
"Rakyat secara sukarela ingin menyumbang pendapatan mereka kepada pemerintah untuk mengurangi beban," jelas Lim Guan Eng dalam pernyataannya.
Namun pengamat ekonomi berpendapat penggalangan dana umum seperti yang dilakukan Malaysia tidak akan berdampak besar, dalam mengatasi krisi utang di negeri tersebut.
"Amat tidak mungkin, melihat skala utang di Malaysia. Akan lama sekali," kata Krystal Tan, ekonom di Capital Economics.
Bagaimanapun, kesadaran warga Malaysia akan beban utang yang ditanggung pemerintahnya patut diapresiasi. Dengan segala keterbatasan, Malaysia menyadari bahwa utang ibarat pisau bermata dua, di satu sisi bisa berdampak positif bagi pembangunan, di sisi lainnya berdampak negatif apabila utang tidak mampu dikelola dengan baik.
Terobosan PM Mahathir dengan gigih melakukan efisiensi anggaran dan evaluasi megaproyek dengan China nampaknya perlu direnungi Indonesia, sebagai negara yang sebagian besar kontribusi pembangunannya saat ini dimodali asing. (ren)
