Anies dan Karyawan Pemprov DKI Patungan untuk Palestina, Cek Faktanya
- turnbackhoax.id
VIVA – Akun Twitter Abah_Adzi (@yashudha_naka) mengunggah cuitan berupa foto yang diklaimnya sebagai foto pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Duta Besar Palestina Dr. Zuhair Al Shun yang menyerahkan donasi untuk Palestina. Unggahan tersebut mendapat respon sebanyak 162 retweet, 480 suka, dan 47 balasan.
“Sunyi senyap dari media. Goodbener anies langsung donasikan dana untuk palestine dari gaji pribadi uang pribadi dan patungan karyawan pemda dki. Donasi langsung serahkan ke tangan Dubes Palestine Zuhair Shurn,” demikian narasinya.
Penjelasan
Dilansir dari turnbackhoax.id, berdasarkan hasil penelusuran, foto tersebut diambil saat Anies Baswedan menjamu Duta Besar Palestina untuk Indonesia Dr. Zuhair Al Shun di Balai Kota untuk membahas lebih lanjut mengenai pengembangan potensi kerja sama ekonomi antara Palestina dan Jakarta pada 22 Juli 2017. Melaui akun Facebook resminya, Anies Baswedan berharap agar hubungan antara Indonesia dengan Palestina akan lebih akrab melalui hubungan perdagangan.
“Kita berharap hubungan Indonesia dan Palestina akan lebih akrab melalui hubungan perdagangan antara keduanya, karena hubungan people to people sudah, hubungan diplomatik pemerintahan juga sudah, tinggal hubungan business to business yang perlu dikembangkan,” tulis Anies.
Kesimpulan
Dari fakta yang telah dipaparkan, unggahan akun Twitter Abah_Adzi (@yashudha_naka) dapat dikategorikan sebagai Konten yang Salah.
Hasil Periksa Fakta Renanda Dwina Putri (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Pendidikan Indonesia), faktanya, foto tersebut diambil pada tahun 2019 saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu Duta Besar Palestina untuk Indonesia Dr. Zuhair Al Shun untuk membahas pengembangan potensi kerja sama ekonomi antara Palestina dan Jakarta.
PBB Desak Intervensi Internasional Cabut Larangan Israel soal UNRWA di Palestina
Kepala UNRWA memperingatkan bahwa jutaan orang Palestina akan terjerumus ke dalam kekacauan karena penerapan undang-undang Israel yang melarang badan tersebut beroperasi.
