Cek Fakta: China Bangun Pangkalan Militer di RI, Seruan Jihad Bergema
- Cekfakta.com
VIVA – Akun Facebook bernama Roni Abdul Fattah (fb.com/roni.a.fattah) mengunggah beberapa gambar tayangan berita di stasiun televisi tvOne yang berjudul “China Bangun Pangkalan Militer di RI? Indonesia Anut Politik Luar Negeri Bebas Aktif” dengan narasi sebagai berikut:
“China BANGUN PANGKALAN MILITER DI INDONESIA
Harus siap-siap nih dari sekarang
Mudah-mudahan pintu JIHAD terbuka, sehingga peluang SYAHID terbuka lebar dihadapan kita wahai kaum Muslimin.
ISLAM VS KOMUNIS”
HASIL CEK FAKTA
Berdasarkan hasil penelusuran, sebagaimana dilansir dari Cekfakta.com, klaim bahwa China bangun pangkalan militer di Indonesia adalah klaim yang menyesatkan.
Klaim itu adalah isu yang berasal dari laporan yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat dan hanya menyatakan bahwa “China kemungkinan besar sudah mempertimbangkan dan merencanakan fasilitas logistik militer tambahan” di sejumlah negara, termasuk Indonesia. China pun telah membantah tudingan itu.
Selain itu, menurut Kementerian Luar Negeri RI, tidak mungkin China membangun pangkalan militer di Indonesia, karena Indonesia menganut asas politik luar negeri bebas aktif, yang tidak membuka ruang untuk kerja sama militer semacam itu dengan negara mana pun.
Dilansir dari Tempo.co, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri tayangan berita di tvOne yang berjudul “China Bangun Pangkalan Militer di RI? Indonesia Anut Politik Luar Negeri Bebas Aktif”. Di kanal YouTube tvOneNews, tayangan itu diunggah pada 4 September 2020. Menurut berita itu, AS menuding China berupaya membangun pangkalan militer di Indonesia. Namun, aktivitas-aktivitas pembangunan yang terekam dalam video itu hanyalah ilustrasi, di mana cuplikan-cuplikan itu telah beredar di YouTube sejak 2017.
Menurut berita itu, Amerika Serikat menyatakan bahwa China sedang mempertimbangkan untuk membangun jaringan logistik militer yang dapat mencakup wilayah Afrika dan Asia Pasifik, seperti Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, dan sebagainya. Wilayah tersebut meliputi area di Laut China Selatan yang dipersengketakan China dengan Indonesia. Rencana ini terdapat dalam laporan yang disusun oleh Kementerian Pertahanan AS.
Namun, dalam tayangan itu, juru bicara Menteri Pertahanan RI Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menganut asas politik luar negeri bebas aktif. Artinya, Indonesia menjaga kedekatan yang sama dengan seluruh negara, baik China maupun AS. “Jadi, pada prinsipnya, Pak Prabowo (Menteri Pertahanan) aktif berkomunikasi dengan seluruh negara di kawasan untuk terus mendorong zona peace, freedom, and neutrality,” kata Dahnil.
Dalam tayangan itu, pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwono juga menuturkan bahwa publik harus berhati-hati menyikapi laporan dari AS ini. Beberapa waktu lalu, sempat terjadi ketegangan antara AS dan China. Menurut dia, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pun ketika itu menyinggung konflik antara beberapa negara ASEAN dan China terkait Laut China Selatan.
“Ini kan sebenarnya rivalitas antara China dan AS, tapi dia perlu bantuan negara-negara lain untuk mendukung. Indonesia strategis. AS tahu bahwa sebenarnya politik luar negeri kita bebas aktif, tidak akan melakukan hal seperti itu. Tapi mungkin dia ingin memunculkan kemarahan dari Indonesia, lalu akan mendukung tindakan AS untuk berhadapan dengan China,” katanya.
Dilansir dari situs media CNBC Indonesia, menurut laporan Kemenhan AS yang berjudul “Military and Security Developments Involving The People’s Republic of China” itu, selain Indonesia, China menargetkan Myanmar, Thailand, Singapura, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan. “China kemungkinan besar sudah mempertimbangkan dan merencanakan fasilitas logistik militer tambahan untuk mendukung proyeksi angkatan laut, udara, dan darat,” demikian tertulis dalam laporan itu.
Namun, China membantah tudingan itu. China bahkan mendesak balik AS dan meminta mereka berhenti membuat laporan yang “tidak bertanggung jawab” dari tahun ke tahun. “Kami mendesak pihak AS untuk meninggalkan mentalitas perang dingin yang sudah ketinggalan zaman dan pola pikir zero-sum game,” kata juru bicara Kemenlu China Hua Chunying.
Menurut dia, laporan terbaru ini sama dengan laporan sebelumnya yang mengabaikan fakta dan penuh bias. “China dengan tegas menentang komentar yang tidak pantas tentang pertahanan nasional China dan distorsi yang disengaja dari niat strategis China,” ujar Chunying.
Juru bicara Kemenlu RI Teuku Faizasyah pun mengatakan bahwa pendirian pangkalan militer China di Indonesia tidak memungkinkan, karena konsep politik luar negeri bebas aktif. “Politik luar negeri RI yang bebas aktif tidak membuka ruang untuk adanya kerjasama militer semacam ini dengan negara mana pun,” katanya.
“Tidak mungkin ada kerja sama semacam ini, terlebih lagi Indonesia adalah negara yang aktif mendorong kawasan ASEAN yg damai, bebas, dan netral (ZOPFAN) dan konsisten menolak pangkalan militer asing di kawasan Asia Tenggara,” ujar Faizasyah menambahkan.
ZOPFAN adalah Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Pernyataan tentang ZOPFAN ditandatangani oleh menteri luar negeri lima negara ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, pada 1971 demi menjaga kawasan Asia Tenggara bebas dari campur tangan kekuatan lain dan selalu bekerja sama.
Dilansir dari situs media CNN Indonesia, anggota Komisi Pertahanan atau Komisi I DPR Effendi Simbolon juga mengatakan bahwa tidak ada peluang sekecil apa pun bagi China atau negara mana pun di dunia untuk membangun pangkalan militer di Indonesia. “Sangat tidak mungkin. Tidak boleh ada kebijakan kerja sama memberi akses pangkalan militer dalam bentuk apa pun kepada negara mana pun,” katanya.
Effendi mengatakan, selama ini, kerja sama militer memang kerap dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain. Namun, kerja sama militer dengan membangun pangkalan militer adalah dua hal yang berbeda. Pembangunan pangkalan militer, katanya, tidak boleh terjadi. Indonesia selaku negara berdaulat tidak boleh sekali pun memberi celah kepada negara lain untuk membangun pertahanan militer di wilayahnya.
Pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwono, sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia, mengatakan tidak mungkin China membangun pangkalan militer di Indonesia. Alasannya, Indonesia menganut kebijakan luar negeri bebas aktif, yang tidak memungkinkan Indonesia menerima fasilitas bahkan pangkalan militer dari negara lain.
Hikmahanto bercerita bahwa Indonesia pernah diajak bergabung dalam Pakta Pertahanan negara-negara di Asia Tenggara, yang disebut SEATO (Southeast Asia Treaty Organisation). Ketika itu, katanya, Indonesia menolak untuk masuk. “Pemerintah akan konsisten. Saya yakin pemerintah akan konsisten menggunakan kebijakan politik bebas dan aktif,” ujarnya.
KESIMPULAN
Isu yang berasal dari laporan yang dibuat oleh Kemenhan Amerika Serikat dan hanya menyatakan bahwa “China kemungkinan besar sudah mempertimbangkan dan merencanakan fasilitas logistik militer tambahan” di sejumlah negara, termasuk Indonesia. China pun telah membantah tudingan itu.
RUJUKAN
https://cekfakta.com/focus/4956
