Hoax atau Fakta: Pendukung Khilafah Kalap karena Banyak Bendera PKI

Tangkapan layar sebuah akun Facebook yang memperlihatkan mobil dengan stiker bergambar palu dan arit.
Sumber :
  • Cekfakta.com

VIVA – Beredar kabar di media sosial yang menyebutkan bahwa sejumlah simpatisan atau pendukung sistem pemerintahan khilafah Islam di Indonesia kalap kala melihat gejala maraknya penyebaran komunisme atau Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dituduh PKI, Risma Klaim Kakek Buyutnya Bersaudara dengan Pendiri NU Hasyim Asy’ari

Mereka, menurut rumor itu, mencari-cari objek atau orang yang bisa dipersalahkan untuk dituding sebagai simpatisan PKI. Mereka memasang stiker berlambang palu dan arit dengan tujuan agar si pemilik mobil ditangkap dan diadili, meski dia bukan simpatisan PKI atau komunisme.

Berikut ini narasinya:

Terpopuler: Sosok Jenderal TNI Tolak Penayangan Film G30S/PKI, Geger Pesta Seks Tukar Pasangan

“PARA PENGUSUNG KHILAFAH SEMAKIN KALAP KARENA BANYAK DITEMUKAN BENDERA PKI”

NARASI

TAP MPRS 33/1967 Dicabut, Menkumham Sebut "Simbol Pemulihan Martabat Bung Karno"

“RUSUH … RUSUH … RUSUH … !!!

HATI-HATI JIKA ANDA PARKIR MOBIL DI PUSAT KERAMAIAN, PARA PENGUSUNG KHILAFAH SEDANG MENCARI SASARAN ORANG YANG BISA DIPERSALAHKAN SEBAGAI ANTEK PKI (KOMUNIS) DENGAN CARA MEMASANG STIKER BERLAMBANG PALU ARIT (KOMUNIS)

DI JAKARTA ADA PEMUDA DIKASIH PIN PKI, BARU BERJALAN BEBERAPA BLOK LANGSUNG DISERGAP, DIGELEDAH DAN DIPUKULI SEKELOMPOK ORANG YANG MENUDUHNYA ANGGOTA PKI (ADA VIDEONYA).

PARA PENGUSUNG KHILAFAH SEMAKIN KALAP KARENA BANYAK DITEMUKAN BENDERA PKI (KOMUNIS) TETAPI TIDAK SATUPUN ORANG PKI YANG BISA DILAPORKAN KE POLISI KEMUDIAN DIADILI.”

HASIL CEK FAKTA

Pelintiran daur ulang, membagikan foto dari peristiwa yang sudah diklarifikasi sebelumnya pada tahun 2016 dan 2018.

Sumber rujukan: https://cekfakta.com/focus/4029

Warga menentukan pilihannya dalam Pilkada. (ilustrasi)

Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024