CEK FAKTA: Jokowi Sebut Ada Lebih 1.100 Bahasa Daerah, Benarkah?
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Presiden yang juga calon Presiden petahana nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi menyinggung soal banyaknya bahasa daerah di Indonesia yang mencerminkan kemajemukan di Indonesia. Dia menyebutkan bahwa ada sekitar 1.100 bahasa yang ada di Indonesia.
"Anak-anak harus harus diberi tahu bagaimana bertoleransi karena kita ini memiliki 714 suku. Anak-anak juga harus diberitahu bagaimana berkawan dengan saudara-saudara kita sebangsa dan se-Tanah Air yang memiliki lebih dari 1.100 bahasa daerah yang berbeda-beda," kata Jokowi dalam Debat Capres ke-4 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu 30 Maret 2019.
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam konteks menjabat pertanyaan panelis soal memberikan pendidikan Pancasila kepada generasi bangsa tanpa melakukan indoktrinasi.
Apakah pernyataan bahwa Indonesia punya lebih dari 1.100 bahasa itu benar?
Menurut data BPS, terdapat lebih dari 1.100 bahasa tersebut. Data BPS tahun 2010, ada 1211 bahasa di Indonesia yang mana 1.158 adalah bahasa daerah. Data itu dihimpun pada periode setelah era Reformasi dan juga dikutip oleh Wikipedia. Jumlah tersebut termasuk dialek. Daftar bahasa dan dialek juga terhimpun dalam data berikut https://www.scribd.com/doc/265465163/Master-Bahasa.
Namun menurut Kemendikbud melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Disebutkan, jumlah itu tidak termasuk dengan dialek dan subdialek.
"Dari tahun 1991 sampai 2017 kami telah memetakan dan memverifikasi bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Jumlahnya saat ini 652 bahasa daerah, yang tentunya bisa berubah seiring waktu," kata Dadang Sunendar, dalam acara Lokakarya Pengelolaan Laman dan Media Sosial di Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Senin, 23 Juli 2018 sebagaimana dikutip dari laman web resmi Kemendikbud.
Cek Fakta: Kritik Naturalisasi Timnas Indonesia, Anita Jacoba Gah Dipecat Partai Demokrat
Muncul kabar Anita Jacoba Gah dipecat dari Partai Demokrat. Itu setelah anggota Komisi X DPR RI ini secara blak-blakan mengkritik program naturalisasi Timnas Indonesia.
