PPP Resmi Dukung Andra Soni-Dimyati Natakusumah di Pilkada Banten
- VIVA.co.id/Muhammad AR (Bogor)
Jakarta, VIVA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi mendukung bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Hal ini dibuktikan dengan diberikannya SK Rekomendasi model B1KWK secara langsung dari Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, di Jakarta Selatan, Minggu malam 25 Agustus 2024.
“Banten memerlukan kondusivitas politik yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam rangka melanjutkan pembangunan. Di bawah peta politik, Banten juga perlu adanya reformasi untuk menjemput adanya bonus demografi. Oleh karena itu, PPP memutuskan memberikan dukungan kepada Pak Andra Soni dan Pak Dimyati,” kata Mardiono.
Mardiono menyebut, pasangan Andra Soni-Dimyati telah memiliki pengalaman yang baik di bidang eksekutif dan legislatif. Sehingga keduanya dipercayai dapat memecahkan berbagai permasalahan di Banten.
Ilustrasi/Proses penghitungan suara manual saat Pilkada Banten, Rabu (15/2/2017)
- ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
“Perlu adanya format baru dalam membangun Banten, apalagi Banten termasuk ring satu Jakarta namun tingkat pengangguran dan kemiskinan tinggi. Diharapkan gubernur dan wagub yang kita usung bisa serasi untuk membangun Banten,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Andra Soni mengucapkan terima kasih kepada pimpinan partai berlambang Kabah yang telah memberikan amanah dan dukungan kepadanya. Dia pun berjanji akan memperjuangkan berbagai permasalahan di Banten.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketum PPP karena mendapatkan bentuk dukungan langsung. Telah disampaikan juga Banten punya tantangan besar sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan pusat perekonomian Indonesia, namun hingga sekarang belum bisa menikmatinya,” kata Andra Soni.
“Apa yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi agar bisa membuat Banten maju, kemudian kemajuannya bermanfaat bagi kemakmuran rakyat insyaallah,” ujarnya.
DPR Minta Mendagri Patuhi Jadwal Pelantikan Pemenang Pilkada Tak Berperkara
Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh menilai wacana penundaan pelantikan kepala daerah hingga Maret 2025 tidak memiliki dasar yang kuat.
