Batal Ikut Pilgub Jabar, Bima Arya Fokus Tulis Buku dan Bentuk Organisasi
- VIVA.co.id/Muhammad AR (Bogor)
Bogor, VIVA – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Bima Arya Sugiarto mengaku akan fokus menulis buku 'Sepuluh Tahun Kepemimpinan Kota Bogor' dan membina organisasi relawan kemasyarakatan setelah menyatakan mundur dari bursa calon Gubernur Jawa Barat pada Rabu, 7 Agustus 2024.
Mundurnya Bima atas instruksi PAN setelah Koalisi Indonesia Maju (KIM) resmi menunjuk Dedi Mulyadi sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat pada November 2024.
"Saya sedang menyelesaikan buku kepemimpinan Bogor selama 10 tahun," kata Bima di Pendopo 6, Kota Bogor pada Rabu, 7 Agustus 2024.
Bima Arya mengumumkan mundur dari bursa Gubernur Jawa Barat. Muhammad AR/VIVA
- VIVA.co.id/Muhammad AR (Bogor)
Bima pun mengaku siap jika KIM menunjuknya sebagai pejabat menteri pemerintahan. Meskipun, kata dia, belum ada pembicaraan ke sana.
"Saat ini saya enggak berfikir ke arah sana, saat ini saya rasanya fokus untuk menyelesaikan buku. Tetapi sebagai kader partai, tentu saya selalu siap untuk ditugaskan di mana pun bila mana pimpinan partai menugaskan saya," imbuhnya.
Sekarang, Bima juga fokus membentuk organisasi kemanusiaan dari relawan yang selama ini membantu menyampaikan gagasannya saat bersafari di Jawa Barat.
"Insya Allah, ikhtiar untuk menjadi berarti tidak akan pernah berhenti. Saya bersama-sama jejaring relawan se-Jawa Barat, para pendukung akan membentuk organisasi kemanusiaan yang akan fokus kepada isu-isu sosial kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan," ucapnya.
Menurutnya, masih banyak ruang dari sentuhan pemerintah dan dirinya siap bergerak memperkuat langkah-langkah pemerintah yang masih belum maksimal dan penuh keterbatasan.
"Saya juga tentu menyampaikan terima kasih atas dukungan pimpinan-pimpinan partai, yang memberikan ruang bagi saya untuk menyampaikan hal-hal yang dicita-citakan menuju Jawa Barat yang lebih cerah dalam konteks pencalonan ini," pungkasnya.
DPR Minta Mendagri Patuhi Jadwal Pelantikan Pemenang Pilkada Tak Berperkara
Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh menilai wacana penundaan pelantikan kepala daerah hingga Maret 2025 tidak memiliki dasar yang kuat.
