Suara Prabowo 85 Persen, Gerindra Wajibkan Menang di Pilgub Sumbar
- VIVA.co.id/Ridho Permana
VIVA – Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan, seluruh anggota DPRD di Sumatera Barat, wajib berada di titik-titik pertempuran Pilgub Sumatera Barat tahun 2020, untuk memenangkan pasangan calon yang diusung partai tersebut yakni Nasrul Abit-Indra Catri (NA-IC).
Menurut Dasco, cagub dan cawagub NA-IC adalah representasi wajah dari Partai Gerindra di Sumatera Barat. Diusung tanpa koalisi partai, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak memenangkan kontestasi di Pilkada Serentak 2020 Sumatera Barat ini.
Apalagi mengingat perolehan suara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 di daerah ini melampaui 85 persen.
“Sumatera Barat ini andalan halaman depan Partai Gerindra. Suara Prabowo dan Sandi 85 persen lebih. Saya tegaskan, seluruh anggota DPRD harus berada di titik pertempuran. Sampaikan kembali ke pemilih Prabowo-Sandi untuk memilih NA-IC. Kampanyekan door to door,” kata Sufmi Dasco, dalam Rapat Konsolidasi Daerah Pemenangan Pilkada Serentak 2020 di Padang, Sumatera Barat, Kamis 12 November 2020.
Baca juga: Jelang Pilkada, 1,7 Juta Pemilih Belum Melakukan Perekaman e-KTP
Dasco menegaskan, untuk mencapai target kemenangan di kontestasi Pilgub Sumbar ini, maka seluruh anggota DPRD dilarang melakukan kunjungan kerja ke luar kota. Semua harus bergerak ke lapangan, harus mengoordinasi DPC, PAC, ranting, dan seluruh kader serta relawan.
DPP Gerindra, kata Dasco, akan menilai kinerja anggota DPRD dalam kontestasi Pilgub Sumbar ini. Kinerja di medan pertempuran itu nantinya akan dievaluasi. Yang mana hasilnya, akan berkaitan dengan tiket Pileg 2024.
“Seluruh anggota DPRD, tidak boleh kunker ke luar kota. Harus bekerja maksimal memenangkan NA-IC. Nanti akan dievaluasi. Ini berkaitan dengan tiket untuk maju Pileg 2024,” tutur wakil ketua DPR periode 2019-2024 itu.
Dua Cawagub Sumbar Ber-KTP Jakarta Tak Mencoblos, Cagub Mahyeldi Sebut Hilang Suara Kita
Keduanya, tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lantaran ber Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta.
