Tito Karnavian Blakblakan Cerita Praktik Curang Oknum KPU di Pilkada
- Reza Fajri
VIVA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali mengingatkan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu benar-benar menjalankan tugasnya dengan netral saat pencoblosan pilkada serentak 2020. Dia mengatakan itu karena dia pernah melihat ketidaknetralkan KPU dan Bawaslu saat masih bertugas sebagai anggota Polri.
Para pejabat KPU dan Bawaslu di tingkat pusat, menurut Tito, relatif netral dalam pilkada, terutama karena tidak terlibat langsung dengan proses pemilihan di daerah. Namun, kondisi itu berbeda dengan KPU dan Bawaslu di tingkat provinsi dan kota/kabupaten, sesuai pengalamannya menjabat pimpinan Polri dari tingkat Polres, Polda, hingga menjadi kepala Polri.
“Itu, mohon maaf, di KPU pun begitu: mau pemilihan—saya tak katakan semua, ya—ada daerah yang sengaja masang juga; calon itu masang orang di KPU," kata Tito dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020, Selasa, 20 Oktober 2020.
Baca: Ketua Satgas Tegaskan Pilkada Bukan Masalah Utama Potensi COVID-19
Mantan Kepala Polri itu menjelaskan asisten rekrutmen KPU dan Bawaslu bersifat ad hoc, tidak seperti rekrutmen anggota TNI dan Polri yang satu komando dari atas ke bawah serta rigid dengan aturan dan kode etik yang kuat.
“Rekrutmennya ad hoc, temporer, dari kecamatan ke bawah sampai TPS. Pilkada Ini melibatkan ratusan ribu orang, bahkan pada pemungutan suara nanti, jutaan [orang]. Apakah mungkin dengan latar belakang berbeda etnik, hubungan kekeluargaan, menjamin netralitas jajaran KPU, Bawaslu di tingkat bawah? Itu tak gampang," ujarnya.
Atas dasar itu Tito meminta kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu agar benar-benar bisa menjaga netralitas anggotanya dari pusat hingga daerah. Karena hanya dengan pembuktian itu KPU dan Bawaslu bisa dihargai.
“Saya mohon dengan hormat kepada jajaran penegak hukum KPK, kemudian Polri, Kejaksaan—kita sampaikan juga kalau ada oknum berbuat demikian—pidanakan, tindak tegas, berikan contoh efek deterrent kepada yang lain. Jangan sampai pesta demokrasi jadi pesta transaksional. Ketegasan menjadi kunci,” katanya.
Di samping itu ialah pentingnya pengawasan yang ketat secara etik kepada anggota KPU dan Bawaslu dari tingkat pusat hingga daerah. Begitu pula, menurutnya, dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang mesti tegas terhadap setiap pelanggaran. “Apalagi yang berhubungan transaksional untuk kemenangan,” lanjut Mendagri Tito Karnavian. (ren)
Mendagri Tegaskan Jakarta Masih Berstatus Ibu Kota Negara Indonesia
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan status Jakarta masih sebagai Daerah Khusus Ibu Kota. Sebab, Surat Presiden (Surpres) perpindahan ibu kota ke Ib
