Jagoan PKS di Pilkada Depok Serang Balik Calon Gerindra saat Debat
- VIVA/Zahrul Darmawan
VIVA – Dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok berdebat sengit dalam forum debat kandidat pilkada yang disiarkan secara langsung di satu televisi swasta pada Senin malam, 30 November 2020.
Dalam debat putaran kedua itu, jagoan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hanya menampilkan sang calon wakil wali kota, Imam Budi Hartono, karena pasangannya, Mohammad Idris, masih dirawat di rumah sakit setelah positif COVID-19.
Idris dan Pradi Supriatna sebetulnya merupakan wali kota dan wakil wali kota Depok yang masih resmi menjabat. Namun, keduanya berpisah untuk mencalonkan diri masing-masing dan menggaet tokoh sebagai calon wakil: Idris menggandeng Imam, sedangkan Pradi didampingi Afifah Alia.
Baca: Tak Ada Toleransi, Idris Dilarang Ikut Debat Kandidat Pilkada Depok
Meski tampil sendirian dalam forum debat kandidat itu, Imam masih mampu menangkis kritik-kritik yang disampaikan rivalnya, pasangan Pradi Supriatna-Afifah Alia, yang dijagokan oleh koalisi Partai Gerindra dan PDIP serta sejumlah partai lain.
Imam mengatakan, dalam situasi pandemi COVID-19 ini pemerintah pusat memiliki komitmen dan target pencapaian universal health coverage (UHC) bagi seluruh penduduk Indonesia. Pada 1 Januari 2019, ditargetkan minimal 95 persen, namun target itu belum tercapai dan di Depok pencapaian itu baru kisaran 84 persen.
Imam menanyakan strategi apa yang akan dilakukan pasangan Pradi-Afifah untuk meningkatkan UHC di Depok. Pradi menjawab, “Kami dalam kondisi ini tentunya tetap akan konsisten dengan apa yang kami sampaikan tadi bahwa kami akan memberikan bantuan-bantuan permodalan minimal Rp5.000.000 kepada warga Depok untuk memulai usaha setelah mengikuti pelatihan-pelatihan”.
“Kami akan membuat slogan-slogan dan akan merealisasikan dengan beli dan bela UMKM Depok,” imbuhnya.
Depok, menurutnya, termasuk kota aplikasi tertinggi di Jawa Barat, bahkan di Indonesia. “Inilah pola-pola seperti ini, ya kita lakukan kegiatan-kegiatan offline maupun online, dan ini saya pikir menjadi salah satu solusi di era pandemi,” ujarnya.
Sayangnya Imam justru menilai Pradi tidak paham persoalan sebagaimana yang dia tanyakan. “Pak Pradi, yang dijawab kan tidak sesuai apa yang saya tanyakan, padahal Bapak sudah menjabat selama lima tahun,” kata Imam.
UHC, kata Imam, merupakan program pemerintah yang memastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, tanpa harus menghadapi kesulitan finansial untuk seluruh warga negara untuk mencapai jaminan kesehatan semesta.
“Di Depok, kami masih mencatat 91.000 jiwa yang kurang mampu atau belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Melalui program Kartu Depok Sejahtera (KDS), Imam menjanjikan, warga Depok yang belum memiliki BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat dari pemerintah pusat, maka Pemerintah Depok akan membayarkannya melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
