Intensif Gaji Untuk Guru Mengaji di Sumbawa Mendapat Dukungan

Foto Ilustrasi: Anak-anak punk tengah mengaji di kolong fly over Tebet, Jakarta Selatan.
Sumber :
  • VIVAnews/ Anwar Sadat

VIVA – Peningkatan kesejahteraan dengan memberi insentif kepada guru mengaji, mendapat sambutan positif. Baik dari Pemuda Muhammadiyah, DPR maupun dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Resmikan Smelter Rp 21 Triliun Amman Mineral, Jokowi Harap Dongkrak Lapangan Kerja hingga PDB

Program peningkatan kesejahteraan untuk guru mengaji ini menjadi janji politik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot – Mokhlis di Pilkada Serentak 2020.

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Sunanto atau Cak Nanto menilai memang selama ini kesejahteraan guru mengaji tidak diperhatikan. Maka jika ada janji dari calon kepala daerah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, menurutnya itu cukup baik.

Potensi Kekeringan di NTB Makin Meluas, Menurut BMKG

Baca juga: Tokoh Penggerak Kotak Kosong Kini di Barisan Appi-Rahman

“Penting bagi kita adanya komunikasi keagamaan, sehingga masyarakat dan anak-anak tidak terjebak ilmu agama yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Guru mengaji bagian dari itu,” kata Cak Nanto Selasa, 24 November 2020.

BMKG Ungkap Penyebab Gempa M 5,2 di Selat Lombok

Menurut dia, guru mengaji merupakan elemen penting dalam upaya mendorong nilai agama pada anak-anak. Gerakan pembinaan masyarakat ini sudah semestinya perlu digenjot atau didukung lewat subsidi. 

Semestinya, kata dia, insentif guru mengaji tidak hanya salah satu calon kepala daerah saja yang menjadikan program kampanye. Tapi sebaiknya seluruh calon kepala daerah perlu meniru program tersebut. 

“Karena ini tanggunjawab moral,” ujarnya.

Sementara anggota Komisi VIII DPR Zainul Arifin, mengapreasi niat dan program calon kepala daerah yang memperjuangkan atau menaikkan insentif guru mengaji. 

“Komisi VIII tetap mendorong dan memperjuangkan hal-hal yang merupakan kewajiban pemerintah, seperti insentif guru ngaji ini,” jelas dia. 

Sedangkan, Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat, KH Cholil Nafis menilai hal yang wajar apabila ada calon kepala daerah punya program meningkatkan kesejahteraan guru atau tenaga didik. Karena, masih ada guru yang kesejahteraannya jauh dari kata layak.

"Kalau berjanji saya kira baik saja, tapi nanti realisasinya kan pakai APBD kalau sudah terpilih dan menjabat. Saat ini jangan-jangan pakai uang pribadi untuk money politic ke guru-guru itu sangat tidak baik," jelasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya