KPU Kalbar: Penyaluran Logistik Pilkada masih dalam Proses
- kalbar
VIVA – Ketua KPU Kalimantan Barat, Ramdan mengatakan penyaluran logistik untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Kalbar masih terus berproses dan pihaknya berkoordinasi dengan Kepolisian dan Bawaslu dalam penyaluran logistik tersebut.
"Sampai saat ini untuk penyaluran logistik pilkada di tujuh kabupaten di Kalbar masih terus berproses. Dan dalam tiap proses itu kita terus berkoordinasi dengan pihak penyedia maupun dengan Kepolisian dan Bawaslu," kata Ramdan di Pontianak, Kamis (12/11).
Dia menjelaskan, saat ini untuk penyaluran logistik berupa kotak suara, bilik suara, dan tinta sudah sampai di kabupaten penyelenggara pilkada.
Sementara itu untuk logistik lainnya seperti alat pelindung diri (APD) untuk pencegahan penularan COVID-19 saat pemungutan suara masih dalam proses pengadaan di KPU Provinsi Kalbar.
"Demikian untuk surat suara, informasi yang kami dapatkan sudah mulai pencetakan oleh penyedia dan masih terus kita koordinasikan untuk pendistribusian dari perusahaan ke pelabuhan Pontianak dan kemudian disalurkan ke daerah," tuturnya.
BACA JUGA:Â KPU Nunukan Mulai Lelang Logistik Pilkada kecuali Surat Suara
Ramdan menyatakan, dari pantauan pihaknya, sejauh ini, berbagai tahapan pilkada sudah berjalan dengan baik di tujuh daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020 di Kalbar. Tujuh daerah tersebut meliputi Kabupaten Bengkayang, Sambas, Sintang, Melawi, Sekadau, Kapuas Hulu, dan Ketapang.
"Dari pantauan kita di lapangan, KPU daerah sudah melakukan berbagai tahapan pilkada dengan baik dan tentu dengan menerapkan protokol kesehatan dalam setiap tahapannya," kata Ramdan.
Untuk itu, katanya, KPU Kalbar tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan kepada KPU di daerah agar terus menerapkan protokol kesehatan termasuk, penekanan kepada setiap pasangan calon dan tim suksesnya agar selalu menerapkan prokes tersebut.
"Ini selalu kita tekankan, karena kita tidak ingin dalam pelaksanaan Pilkada Serentak di Kalbar menjadi klaster penularan COVID-19 yang baru," kata Ramdan. (ant)
ASDP Pastikan Layanan Penyeberangannya Bebas PPN 12 Persen
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyatakan, layanan penyeberangan yang dikelolanya tetap bebas dari tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
