Eri Sebut Kawasan Kumuh di Surabaya Nol Persen, Pakar ITS Mengamini
- VIVA/Nur Faishal
VIVA – Pernyataan calon Wali Kota Surabaya nomor urut satu, Eri Cahyadi, saat debat publik yang menyebut nol persen kawasan kumuh jadi perhatian masyarakat. Ada pihak yang menyebut Eri kurang data. Namun, pakar tata kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), Johan Silas, justru mengamini pernyataan Eri Cahyadi itu.
Johan mendasarkan pendapatnya pada data dari Direktorat Jenderal Cipta Karya pada Kementerian PUPR. Di Ditjen Cipta Karya, terdapat program bernama Kotaku. Program Kotaku adalah satu dari sejumlah upaya strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Gerakan 100-0-100. Yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak.
“Di Direktorat Jenderal Cipta Karya itu ada yang namanya program Kotaku, yakni Kota Tanpa Kumuh. Tim ini yang mengeluarkan data yang menyebut Surabaya kawasan kumuhnya sudah nol persen. Tim ini milik pemerintah pusat. Pemkot tidak ikut cawe-cawe. Setahu saya, angka persisnya 0,3 persen. Karena sangat kecil, maka dianggap 0 persen,” katanya pada Minggu, 8 November 2020.
Berdasarkan data program Kotaku Kementerian PUPR yang terangkum di Nota Dinas Nomor 02/ND/Cb16/Satker1/2020 tentang Laporan Capaian Pengurangan Kumuh Provinsi Jatim, luasan kawasan kumuh di Surabaya semula 151 hektare. Dalam beberapa tahun terakhir, penataan digenjot hingga berhasil ditekan sampai 0 persen pada 2019.
“Dibanding kota-kota lain di Indonesia, khususnya Jawa, penataan kampung di Surabaya yang paling baik. Di dunia ini tidak ada kota yang tidak ada kampung kumuhnya, meski kotanya sangat maju. Mulai di Paris, New York, Kyoto, bahkan hingga di Dubai, itu ada kampung kumuhnya. Saya pernah ke kota-kota tersebut dan melihat kampung kumuhnya,” ungkap Johan.
Salah satu bukti jika penataan kota di Surabaya sangat baik dan diakui dunia, lanjut Johan, adalah saat ditunjuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk permukiman dan pembangunan berkelanjutan, atau The Third Session of the Preparatory Committee for Habitat III (Prepcom 3 UN Habitat III), yang diikuti 193 negara anggota PBB.
Dalam kesempatan itu, PBB memuji langsung penataan kota di Surabaya karena dianggap berhasil. “Kalau saya yang memberikan penilaian atau yang memuji pasti dibantah. Apalagi Eri Cahyadi. Tapi ini yang menilai orang lain, dari PBB. Makanya Konferensi PBB digelar di Surabaya, karena Surabaya bisa dianggap sebagai contoh kota-kota lain di dunia,” kata Johan.
Kota Surabaya juga menjadi menjadi panggung Peringatan Global Hari Habitat Dunia atau World Habitat Day pada 5 Oktober 2020 lalu, yang diikuti secara virtual oleh Sekretaris Jenderal PBB, António Guterresz, Presiden RI Joko Widodo, dan Direktur Eksekutif UN Habitat (Badan Program Pemukiman Manusia PBB), Maimunah Mohd Sharif. UN-Habitat sendiri merupakan sebuah badan PBB yang bergerak di bidang pemukiman dan pembangunan kota yang berkelanjutan.
Memang, lanjut Johan, di Kota Pahlawan ada beberapa daerah yang masih kumuh. Namun kumuhnya kawasan tersebut bukan berarti Pemkot Surabaya tidak mau melakukan penataan, tapi karena terbentur instansi lain. “Ada yang permukiman kumuh itu di kawasan rel PT KAI, Pelindo III, dan pinggir sungai. Pemkot tidak bisa masuk ke sana, karena terbentur oleh instansi lain,” ujarnya.
Baca juga: Mau Nyogok Ditolak, Sopir Ini Malah Sebut Polisi Pengemis Berseragam
