Sindir Keras PKS, PKB: 15 Tahun Berkuasa, Depok Cuma Punya 1 RSUD
- VIVA/Zahrul Darmawan
VIVA – Selain isu perkotaan dan pendidikan, hal penting lainnya yang jadi sorotan banyak pihak di Kota Depok yaitu masalah kesehatan. Kota penyangga Jakarta itu disebut sampai sekarang hanya memiliki satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok dari Fraksi PKB, Babai Suhaimi menilai, hal itu tidak terlepas dari tanggung jawab Mohammad Idris, sebagai wali kota.
Ia menyayangkan, sejak dipimpin sejumlah jagoan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selama 15 tahun terakhir, belum ada lagi pembangunan RSUD di Kota Depok.
Menurutnya, dengan jumlah penduduk 2 juta lebih, keberadaan RSUD lebih dari satu sangat diperlukan. Kata dia, satu-satunya RSUD di Depok juga dibangun saat PKS berkuasa. Namun, RSUD itu dibangun saat Badrul Kamal jabat wali kota pertama Depok periode 2000-2005.
"Salah satu bukti kegagalan PKS adalah selama 15 tahun berkuasa di Depok, tidak mampu membangun RSUD baru di kota Depok, yang ada adalah hasil karya pak Badrul Kamal," kata Babai, Selasa 3 November 2020
Hanya jelang masa akhir jabatan, kata Babai, Idris baru terpikirkan untuk membangun rumah sakit di wilayah timur. “Kenapa tidak dari awal,” ujarnya.
Kemudian, politikus senior PKB itu juga menyinggung minimnya keberadaan puskesmas yang membuka layanan 24 jam. “Itu saja tidak mampu dibangun oleh Pak Idris selama beliau jadi wali kota,” ujarnya
Menurut dia, hal ini bisa dibuktikan secara fakta dan data. “Puskesmas yang ada 24 jam sekarang adalah peninggalan zaman Pak Nur Mahmudi. Tidak ada pengembangan baru. Kalau tidak salah hanya 14 puskesmas yang punya layanan 24 jam, ini harusnya dikembangkan,” keluhnya
Dengan fakta tersebut, Babai berharap ada perubahan untuk Kota Depok. Menurutnya, itu bisa dilakukan oleh pasangan calon Wali Kota- Calon Wakil Wali Kota Pradi Supriatna-Afifah Alia. “Haruskah pemerintahan yang gagal diberi kepercayaan kembali sebagai wali kota ke depan,” ujar Babai.
Sebelumnya, Mohammad Idris mengakui, indeks harapan atau kepuasan warga Depok terkait layanan masih cukup rendah. Penyebabnya ada banyak faktor, di antaranya adalah banyak pejabat tinggal di Kota Depok.
“Depok ini banyak juga pejabat-pejabat kementerian, banyak mantan-mantan kepala daerah ada di Depok, bahkan komisioner anggota KPK juga ada di Depok, orang-orang BIN juga banyak di Depok,” ujar Idris, belum lama ini.
Menurut dia, itu berpengaruh besar pada tingkat harapan warga Depok terhadap kinerja pemerintah. “Kalau Sukabumi misalnya, Lamongan barangkali biasa-biasa aja,” ujarnya
Kondisi ini semakin lengkap lantaran Depok yang dekat dengan Ibu Kota, dan dikenal sebagai etalase kota terdepan Jawa Barat.
“Makanya harapannya besar. Ukuran harapan 94 persen di atas 90 persen. Sementara pemerintah baru bisa memberikan pelayanan dengan indek kepuasan masyarakat, surveinya baru 82,5 persen,” katanya.
Baca Juga: Eks Kader Kritik Jagoan PKS di Pilkada Depok: Tidak Ada yang Inovatif
Imam-Ririn yang Keok di Depok Gugat ke MK, Praktisi Hukum: Gugatan Sia-sia, Putus Asa
Gugatan sengketa hasil pilkada ke MK didaftarkan oleh tim kuasa hukum paslon Imam-Ririn.
