Pilkada Sumbawa, Jarot-Mokhlis Janji Terbitkan SK untuk Guru Tak Tetap
- ANTARA FOTO/Jojon
VIVA – Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo mengapresiasi program calon kepala daerah termasuk calon Bupati Sumbawa, NTB yang berjanji memperhatikan pembangunan mutu pendidikan di daerahnya. Memang, pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas tata kelola pendidikan dasar.
Salah satu pasangan calon kepala daerah Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB), Syafaruddin Jarot dan Mokhlis pada Debat Publik calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa mengusung tema pemberdayaan ekonomi, penegakan hukum dan kesejahteraan sosial kebudayaan.
“Intinya, calon kepala daerah memang harus mem-back up majunya pendidikan. Setiap daerah memiliki kekuatan penuh terhadap pendidikan,” kata Heru, Kamis, 29 Oktober 2020.
Baca juga: pilkada/1316941-satu-calon-wali-kota-dan-2-asn-jadi-tersangka-pilkada-di-riau" target="_blank">Satu Calon Wali Kota dan 2 ASN Jadi Tersangka Pilkada di Riau?
Menurut dia, tata kelola pendidikan menengah sepenuhnya di tingkat provinsi. Sedangkan, tata kelola pendidikan SD dan SMP oleh pemerintah kabupaten/kota. “Jadi, kepedulian pemerintah kabupaten atau kota ikut menentukan (mutu pendidikan),” ujarnya.
Oleh karena itu, Heru menyambut baik apabila ada janji dari calon pasangan kepala daerah yang mendukung kemajuan pendidikan. Karena menurut dia, selama ini birokrasi pendidikan yang ada di daerah justru sebagai penghambat kemajuan pendidikan.
“Kenapa seperti itu? Karena banyak sekali regulasi yang tidak mendukung sepenuhnya pemberdayaan guru dan pembangunan infrastruktur pendidikan,” jelas dia.
Kemudian, Heru mengatakan syarat agar mutu pendidikan dapat berjalan harus mempuyai sumber daya manusia (SDM) yang orientasinya membangun pendidikan dan memberikan perhatian terhadap anggaran terkait pendidikan pada APBD.
“Neraca pendidikan daerah saat ini rata-rata di seluruh Indonesia masih di bawah 10 persen. Kalau seperti itu, kan terlihat sekali belum support. Padahal, dalam UUD anggaran pendidikan itu minimal 20 persen. Sejauh ini baru DKI, Batam, Kaltim kalau tidak salah,” katanya.
Calon Bupati Sumbawa, Syafaruddin Jarot berjanji akan memperkuat dan memperjuangkan status keberadaan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di Kabupaten Sumbawa.
“Kami berdua berkomitmen akan memperkuat keberadaan GTT/PTT di Sumbawa dengan menerbitkan SK Bupati jika kami ditakdirkan menang pada 9 Desember mendatang. Begitu kami menang, kami langsung menyiapkan draf SK Bupati untuk GTT/PTT,” kata Jarot.
Sekjen PKS Setuju Usulan Presiden Prabowo: Evaluasi Menyeluruh Sistem Pilkada Serentak
Sekjen Partai Keadilan Sejahtera, atau PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, menilai memang perlu dievaluasi menyeluruh terkait sistem pilkada langsung. Ia merespons, usulan Prabowo.
