Pemerintah Imbau Calon Tak Puas Kalah Pilkada Tempuh Jalur Hukum
- ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
VIVA – Pilkada Serentak 2020 telah melewati tahap pencoblosan pada 9 Desember. Sejumlah lembaga survei pun sudah mengeluarkan rilis hasil quick count atau hitung cepat, sehingga bisa diketahui siapa kemungkinan besar yang memenangkan kontestasi di 270 daerah yang melaksanakan Pilkada.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, mengatakan setiap kontestasi pasti ada yang menang dan kalah. Bagi yang kalah, telah disediakan jalur hukum bila masih ada calon yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi KPU nantinya.
“Kontestasi demokrasi tentunya akan memilih satu pemenang. tentunya, kami katakan, kepada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pilkada, bisa menyalurkan aspirasinya melalui jalur hukum,” kata Akmal di kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat 11 Desember 2020.
Baca juga: Bupati Klaim Kabupaten Gowa Pecahkan Rekor dalam Pilkada
Akmal menjelaskan, di dalam Pilkada ada tiga kemungkinan persoalan hukum. Yakni sengketa administrasi, sengketa pidana dan sengketa hasil pemilihan.
“Apabila ini adalah sengketa hasil pemilihan silakan nanti untuk menyampaikan aspirasinya untuk diselesaikan melalui MK. Demikian undang-undang menegaskan seperti itu,” ujarnya.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga meminta ketegasan TNI-Polri, serta Linmas dan Satpol PP untuk mengamankan TPS dari kerumunan, baik itu sebelum dan pasca-pencoblosan. Termasuk menjaga agar tidak ada deklarasi atau konvoi setelahnya.
"Setelah mencoblos yang lain langsung kembali, yang ada adalah para saksi, saksi dari partai atau dari paslon, kemudian tidak ada kerumunan baik dalam bentuk deklarasi, konvoi arak-arakan dan lain-lain," kata Tito secara virtual, Rabu 9 Desember 2020.
Setelah proses ini berakhir, maka akan ada pemenang dan yang kalah. Tito berharap bagi paslon yang kalah karena tidak puas pada hasil akhir, dapat menempuh jalur hukum lewat Mahkamah Konstitusi. Mereka diingatkan untuk tidak membuat pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.
"Mohon langkah-langkah pro aktif dengan melakukan pendekatan kepada paslon kemudian partai pendukung parpol maupun para tim suksesnya, ini mohon dilakukan langkah pro aktif supaya mereka tidak melakukan pelanggaran tersebut," ujar mantan Kepala Kepolisian RI itu. (ren)
Mahasiswa Minta Pemerintah Tindak Oknum Tak Netral di Pilkada Sesuai Putusan MK
MK memutuskan pejabat daerah serta TNI/Polri dapat dijerat hukuman pidana apabila melakukan cawe-cawe atau melanggar netralitas dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada
