Menang di Hitung Cepat Pilkada Surabaya, Eri Cahyadi: Innalillahi
- VIVA/ Nur Faishal.
VIVA - Pasangan kandidat Pilkada Surabaya nomor urut satu, Eri Cahyadi-Armuji, unggul atas pesaing mereka, Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno, berdasarkan hasil penghitungan cepat atau quick count beberapa lembaga survei.
Tahu data itu, Eri dan Armuji langsung menyampaikan orasi kemenangan di kantor DPC PDIP Surabaya pada Rabu sore, 9 Desember 2020. Di atas panggung, selain Eri-Armuji, turut hadir Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDIP Tri Rismaharini alias Risma dan Ketua PDIP Surabaya Adi Sutarwijono.
"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami pada hitung cepat sementara unggul dan kalau hitung manual hasilnya Insya Allah tidak akan jauh beda," kata Eri saat membuka orasi kemenangan di hadapan kader PDIP dan tim pemenangan.
Baca juga: Pilkada Surabaya: Machfud Arifin Kalah Telak di TPS Sendiri
Mantan Kepala Bappeko (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) Surabaya itu meminta semua pihak tetap menunggu hasil penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Ia juga meminta warga, terutama pendukungnya, tidak berlebihan dalam merayakan kemenangan dalam Pilkada Surabaya.
Setelah Pilkada, lanjut Eri, ia akan merangkul dan mengajak semua pihak menjadi satu dalam membangun Kota Surabaya ke depan. "Kita kembali menjadi satu, satu warga Surabaya. Tidak ada lagi berita hoax, saling menjatuhkan. Ayo saling membangun Kota Surabaya," ujarnya.
Armuji menyampaikan terima kasih atas partisipasi warga dalam Pilkada Surabaya, terutama kepada para pendukungnya.
"Walaupun di masa pandemi, tapi antusiasme warga Surabaya sangat tinggi untuk mencoblos di TPS. Terima kasih," katanya.
Ketua PDIP Surabaya, Adi Sutarwijono, menegaskan bahwa berdasarkan hasil penghitungan cepat memang jagoannya unggul sementara dari paslon lawan. "Maka dengan ini kami berharap pembangunan Kota Surabaya bisa lebih makmur dan adil lagi," kata Adi. (ren)
9 Kabupaten/Kota di Sumsel Belum Ditetapkan Kepala Daerah Terpilih, Ini Penyebabnya
Di Bumi Sriwijaya, ada sembilan daerah yang belum melakukan penetapan Kepala Daerah terpilih pada Pilkada serentak 2024 lalu. Ini karena masih memiliki gugatan di MK.
