Mendagri Tito Minta Bantuan TNI-Polri Kawal Logistik Pilkada
- ANTARA FOTO/Seno
VIVA – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta bantuan aparat keamanan TNI dan Polri, menjaga kondusivitas pada dua hari masa kampanye terakhir agar tidak terjadi kerumunan massa.
Mendagri juga menyoroti pengangkutan logistik ke berbagai tempat pemungutan suara atau TPS. Mantan kapolri ini meminta bantuan TNI/Polri agar mengawal pengiriman logistik, sehingga tidak terjadi hal yang tak diinginkan.
"Kemudian logistik pengangkutan tidak juga mudah, ini harus memerlukan bantuan dari jajaran TNI dan juga Polri. Jadi pengangkutan surat suara dan logistik lainnya harus dikawal sampai dengan kegiatan pencoblosan, perhitungan suara, sampai pengamanan setelah pemungutan suara," kata Tito, Jumat 4 Desember 2020.
Baca juga: Aksi Cewek-cewek Berbaju Merah Tolak Politik Uang di Pilkada Surabaya
Pengamanan perlu dilakukan aparat keamanan, agar nanti ketika ada persoalan maka kotak suara ini tetap terawasi dengan baik. "Semua kotak suara, surat suara, semua diamankan karena itu adalah bukti yang paling penting kalau terjadi gugatan," lanjut Tito.
Tito mewanti-wanti agar tahapan Pilkada Serentak 2020 ini bisa aman dari ancaman-ancaman dan gangguan. Apalagi pilkada kali ini digelar di masa pandemi COVID-19.
"Kita harus aman dari dua hal, aman dari gangguan konvensional dalam bentuk konflik, kekerasan, money politic, pelanggaran-pelanggaran pidana lainnya, juga aman dari penyebaran COVID-19," ujar Tito.
Menurut Tito, Pilkada Serentak 2020 ini adalah adaptasi kebiasaan baru dalam kehidupan berdemokrasi. Sehingga harus didukung oleh keamanan dari berbagai potensi konflik dan ancaman virus.
"Kita harus bekerja keras, keberhasilan kita untuk menjaga agar aman dari gangguan-gangguan, konflik, dan lain-lain termasuk kerumunan dalam jumlah besar yang bisa menjadi media penularan COVID-19," kata Tito. (art)
PDIP Pelototi Netralitas ASN hingga TNI-Polri di Pilkada Banten
Seluruh kader PDI Perjuangan segera melaporkan jika ada dugaan ketidaknetralan aparatur pemerintahan maupun TNI-Polri.
