Yusril: Siapapun Advokat yang Diajukan Pak Prabowo, Kami Tak Masalah
- VIVA/Eka Permadi
VIVA –  Ketua tim advokat TKN 01 Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra tak mau berpolemik dengan wacana tim kuasa BPN Prabowo Sandi seperti Bambang Wijojanto atau sering disapa BW serta Denny Indrayana yang pernah bermasalah di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Hahaha.. Kami enggak ada komentar, jadi kami berbaik sangka saja. Jadi siapapun advokat yang diajukan Pak Prabowo Pak Sandi insyaallah kami tidak akan persoalkan, tidak akan kami pertanyakan, kami terima apa adanya," kata Yusril di gedung MK, Jakarta, Senin 27 Mei 2019.
Menurut Yusril dirinya menghormati rekan sejawat sesama advokat. Namun ia tak mempermasalahkan penilaian dari pihak lain. "Jadi kalau pihak lain mau berkomentar silakan, tapi pihak kami, kami menghormati. Jadi sesama advokat itu teman sejawat, saling menghormati satu dengan yang lain, jadi kami tidak akan persoalkan," ujarnya.
Terkait kabar akan adanya demo besar-besaran ke MKÂ saat persidangan nanti, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada pihak Kepolisian.Â
"Kalau aksi massa urusannya polisi, jadi insyaallah aman aman saja dan biasa lah kita sidang kalau pilkada kan biasa rame begitu kita sudah biasa menghadapi itu," ujarnya.
Sebelumnya Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, merespons penunjukan atas mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, sebagai Ketua Tim Hukum BPN. Bambang diketahui pernah tersangkut kasus menghadirkan saksi palsu.
Meski begitu, Fadli meyakini Bambang masih memiliki integritas. Menurut dia, Bambang tidak memiliki masalah hukum.
"Saya melihat Pak BW ini adalah orang yang punya integritas. Sebagai seorang pimpinan KPK, tak punya masalah hukum, wajah beliau adalah wajah masyarakat sipil yang memang independen. Saya kira kita percaya kepada Pak BW," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Senin 27 Mei 2019. (mus)
Dewan Pengawas KPK Masih Rahasia
Jokowi masih belum mengumumkan nama calon Dewan Pengawas KPK.
