Muhammadiyah Ingatkan MK Tak Tutup Mata Aduan Pelanggaran Pemilu
- VIVA/Cahyo Edi
VIVA – Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau masyarakat menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang hasil pemilu 2019, sebagaimana yang diumumkan pada Senin tengah malam.
Haedar mengingatkan, keputusan KPU RI adalah keputusan yang konstitusional, dan karena itu semua pihak wajib menghormati ketetapan itu. Jika ada yang keberatan, tentu harus disampaikan pula melalui cara-cara yang konstitusional.
"Semua pihak, warga bangsa, dan komponen bangsa, serta kekuatan politik dan seluruhnya, itu harus menghormati keputusan KPU. Jadi harus menghormati keputusan KPU itu sebagai keputusan konstitusional," ujar Haedar usai bertemu Sri Sultan Hamengku Buwono X di kantor Gubernur DI Yogyakarta, Selasa, 21 Mei 2019.
Jika ada pihak yang menemukan pelanggaran pemilu, cara paling konstitusional ialah mengajukan permohonan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu pula Mahkamah harus menindaklanjuti keberatan atau aspirasi masyarakat.
"[Mahkamah Konstitusi] jangan menutup mata dari aduan yang menyangkut pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu. Kami percaya MK menjalankan tugas konstitusional dengan cara konstitusional, adil, dan ada moralitas," katanya.
Mengenai masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya terhadap hasil penetapan KPU agar melakukan cara yang sesuai aturan dan konstitusional. Masyarakat yang tak puas dengan hasil pemilu diimbau tak melakukan tindakan anarkis dan merugikan keutuhan bangsa dan negara.
Dia juga mengingatkan aparat keamanan agar profesional dalam tugasnya, termasuk dalam memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. "Kepada aparat dalam menyikapi aspirasi yang berkembang itu, itu juga harus seksama sesuai konstitusi dan tidak represi."
"Kami juga mengimbau [dan] mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang, dewasa, dan menghormati keputusan konstitusional ini seraya menciptakan situasi yang damai dan bersatu," ujar Haedar.
Jangan korbankan persatuan
Di tempat terpisah, Cendekiawan Muda Muhammadiyah menggelar Seruan Kebangsaan di kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Senin, 20 Mei. Mereka mengaku khawatir dengan kondisi terkini atas gejolak politik terutama setelah pengumuman hasil pemilu.
Juru bicara CMM Pradana Boy mengatakan, persatuan adalah sesuatu yang amat mahal dan terlalu mahal untuk dikorbankan. Dia berharap masyarakat menghormati proses demokrasi dan tak mengorbankan persatuan hanya demi kepentingan politik.
"Jangan korbankan persatuan. Sekali persatuan dikorbankan maka pemulihannya akan sangat lama, bisa ratusan tahun, atau justru tak bisa dipulihkan," kata Pradana.
Dia mengaku telah menganalisis fenomena terkini. Menurutnya, kebenaran faktual tidak lagi merupakan kebenaran sejati. Sebaliknya, kebenaran telah digantikan dengan pembenaran atas opini, propaganda, pandangan, analisis, atau berita bohong.
"Tingkat kepercayaan kepada yang dianggap benar, dan bukan kepada kebenaran faktual telah menjadikan wibawa lembaga-lembaga negara yang berkompeten dalam memproduksi informasi pada bidang tertentu menurun. Bahkan, kini muncul kecenderungan bahwa lembaga-lembaga negara tak lagi dihormati, dan bahkan dianggap sebagai bagian dari konspirasi jahat menghancurkan bangsa," ujarnya.
Baginya, semua pemuka agama berkewajiban juga mengurangi atau mencegah potensi konflik sosial, bukam justru terlibat dalam pusaran konflik. Belakangan, katanya, tidak sedikit tokoh agama yang menjadi bagian dari konflik, alih-alih menjadi kekuatan perekat, justru sering mengajak masyarakat untuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang tidak agamis.
