Dokter Ani: Tiba-tiba KPU Jadi Dokter Forensik, Sebut COD Kelelahan
- tvOne
VIVA – Dokter ahli syaraf Ani Hasibuan tidak sependapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan bahwa kematian 557 lebih petugas KPPS saat melaksanakan tugas proses pemungutan suara dalam pemilu 2019, akibat kelelahan.
Menurut Ani Hasibuan, dia sangat tidak sepakat bahwa faktor kelelahan bisa membuat orang meninggal dunia. Karena itu, dia mempertanyakan sikap KPU yang tiba-tiba menyampaikan bahwa kematian para petugas KPPS karena kelelahan. Kenapa KPU tiba-tiba seperti dokter ahli forensik.
Dokter yang menelurusi misteri kematian para petugas KPPS hingga ke Jogja itu menyampaikan, bahwa kejadian meninggalkan petugas KPPS dalam jumlah yang banyak dan dalam kurun waktu yang pendek adalah tragedi. Lalu kenapa banyak yang diam saja.
"Ada 500 orang meninggal kita kalem. Berapa tahun lalu, tujuh orang meninggal di Brussels, kita tiba-tiba #SaveBrussels, beberapa tahun lalu 11 orang meninggal di Paris lalu heboh #SaveParis, hari ini di Indonesia 500 orang meninggal orang diam saja,” katanya.
Ani sebagai dokter pun penasaran dan ingin tahu kenapa KPU mengambil kesimpulan mereka meninggal karena kelelahan. “Tiba-tiba KPU jadi dokter forensik, menyebutkan COD kelelahan, mana bukti pemeriksaannya. Buktikan dong. Ini 500 orang, satu nyawa saja dalam agama saya, membunuh tanpa alasan sama saja membunuh satu dunia," katanya.
Sebagai dokter dan sebagai rakyat, Ani sangat ingin permasalahan ini diperiksa lebih dalam. Dia mengisahkan, bagaimana korban di Jogja yang meninggalkan empat orang anak dan istrinya yang tidak bekerja.
"Lalu ini mau diapakan oleh negara. Ini dampaknya ke sana-sana," katanya.
Dia juga mempertanyakan unsur kelalaian dalam proses rekrutmen maupun proses lain yang menyebabkan banyak anggota KPPS meninggal.
"Sudah tahu beban kerjanya banyak, tapi orangnya tidak disiapkan. Banyak orang berusia 60 tahun masih diterima juga," ujar Ani.
Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kembali pasang badan untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya yang mengusulkan ide agar menunda waktu Pemilih
