Muchdi Pr: Masyarakat Ramai-ramai ke TPS Itu Namanya People Power

Mantan komandan Jenderal Kopassus Muchdi Purwoprandjono alias Muchdi Pr dalam acara ikrar Garda Matahari Setia Konstitusi dan NKRI di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 5 Mei 2019.
Sumber :
  • VIVA/Syaefullah

VIVA – Mantan komandan Jenderal Kopassus Muchdi Purwoprandjono alias Muchdi Pr menanggapi polemik wacana mobilisasi besar-besaran massa atau people power jika terjadi kecurangan pemilu 2019.

Istri Andre Taulany Diduga Pernah Hina Prabowo Sakit Jiwa di Pilpres 2019

Menurut Muchdi, people power itu sebenarnya sudah terjadi saat pencoblosan pemiku 17 April 2019. "Masyarakat beramai-ramai ke TPS memberikan hak suaranya, memilih pemimpin, itu yang dinamakan people power," katanya dalam keterangan pada acara ikrar Garda Matahari Setia Konstitusi dan NKRI di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 5 Mei 2019.

Selaku Dewan Penasihat Ormas Garda Matahari, dia mengingatkan, seharusnya masyarakat mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum yang bekerja keras melaksanakan pemilu secara serentak. Itu merupakan sebuah prestasi karena Indonesia telah melaksanakan pemilu terbesar di dunia.

Blak-blakan Eks Caleg PDIP dari Kalimantan Barat Usai Diperiksa KPK Kasus Harun Masiku

Dia mewanti-wanti masyarakat agar tidak terpengaruh dengan hoax atau kabar bohong yang diembuskan oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Koordinator Nasional Garda Matahari M Azrul Tanjung mengatakan, ikrar itu menyikapi isu yang akhir-akhir ini berkembang, terutama klaim kemenangan dan gerakan yang membahayakan persatuan dan kesatuan.

Pemilu 2024 Lebih Teduh Dibanding 2019

"Terutama dengan adanya ajakan people power. Sebagai anak bangsa dalam menyikapi kondisi seperti ini, hendaknya kita percayakan kepada KPU dan Bawaslu. Jangan sampai terpecah belah," ujar salah satu pendiri Partai Berkarya itu.

Jika ada ketidakpuasan dengan hasil pemilu, dia mengingatkan, harus dilakukan dengan cara konstitusional. Jangan ada tindakan yang mengarah ke perpecahan karena akan memancing kelompok-kelompok lain untuk bertindak serupa.

 Bahlil Lahadalia Dilantik oleh Presiden Jokowi Menjadi Menteri ESDM

Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kembali pasang badan untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya yang mengusulkan ide agar menunda waktu Pemilih

img_title
VIVA.co.id
31 Desember 2024