Massa Dewan Syariah Geruduk Kantor KPU Solo
- VIVA/Fajar Sodiq
VIVA – Puluhan orang yang tergabung dalam Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) menggeruduk atau mendatangi kantor kantor Komisi Pemilihan Umum Solo, Jumat, 26 April 2019. Mereka menuntut lembaga penyelenggara Pemilu itu untuk tidak curang dalam penghitungan suara pemilu.
Massa tampak berkumpul di depan kantor KPU yang terletak di Sumber, Banjarsari, Solo. Sebuah truk yang dimodifikasi menjadi panggung orasi juga terparkir di depan pintu masuk kantor itu.
Sejumlah personel Kepolisian dan TNI berjaga-jaga di sekitar kantor itu. Polisi juga memasang kawat berduri untuk yang diletakkan depan kantor KPU.
Menurut Koordinator Humas DSKS, Endro Sudarsono, aksi unjuk rasa itu bentuk keprihatinan munculnya banyak persoalan dalam Pemilu 2019, di antaranya DPT ganda, belum dibagikannya ratusan ribu surat undangan C-6 sehari sebelum pemungutan suara pada 17 April.
"Pada hari H malah ada beberapa orang yang mencoblos beberapa kartu. Kemudian ada pencurian kotak suara, pencurian dokumen C-1 dan pembakaran C-1,” katanya.
Pemilu kali ini, katanya, juga banyak petugas yang meninggal dunia: 225 anggota KPPS dan 15 anggota Kepolisian. “Seolah-olah pesta demokrasi ini menjadi bencana nasional karena baru tahun ini ada korban meninggal dunia," katanya.
DSKS menyayangkan kesalahan yang dilakukan KPU dalam memasukkan data untuk perolehan suara kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Semua merugikan masing-masing kandidat.
Dia mengaku tidak ingin KPU menjadi komisi yang diragukan oleh rakyat. "Kita berharap ada marwahnya, justru sekarang KPU itu mencotohkan hal-hal yang tidak baik," ujarnya.
Aksi demo di depan kantor KPU Solo itu sebagai bentuk untuk menyampaikan aspirasi yang harapannya diteruskan hingga ke KPU Pusat. Sejumlah perwakilan pendemo juga diundang masuk ke kantor KPU untuk beraudiensi dengan para komisioner.
Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kembali pasang badan untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya yang mengusulkan ide agar menunda waktu Pemilih
