Viral Video Surat Suara Terbakar di Papua, Polri: Itu Tidak Terpakai

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo (tengah) bersama Direktur Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol Rachmad Wibowo (kiri), Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Reno Esnir

VIVA – Sebuah video tersebar di media sosial terlihat sejumlah warga melemparkan surat suara, kotak suara, dan membakarnya dalam sebuah tumpukan. Dalam video tersebut, disebutkan aksi pembakaran terjadi di Distrik Tingginambut, Puncak Jaya, Papua. Pembakaran itu terjadi pada Selasa, 23 April 2019.

Kumpulan Foto Surat Suara yang Dicoret dengan Olok-olokan, Bukan Malah Dicoblos

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengklarifikasi video viral tersebut. Menurut Dedi, pembakaran surat suara tersebut adalah surat suara yang tidak terpakai.

Dedi menjelaskan, pembakaran surat suara harus dilakukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan surat suara yang tak terpakai saat hari pencoblosan.

Istri Andre Taulany Diduga Pernah Hina Prabowo Sakit Jiwa di Pilpres 2019

"Di sana kan pakai sistem noken. Guna menghindari logistik pemilu itu disalahgunakan oleh sekelompok orang keputusan KPU setempat seluruh sisa logistik yang tidak dipakai itu dimusnahkan dan sudah dibuat berita acaranya sehingga di bakar pemusnahannya," ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 24 April 2019.

Ia pun meminta masyarakat tak mudah termakan berita di media sosial. Pihak Bawaslu pun sudah melakukan pengecekan tentang peristiwa tersebut.

Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas

Dedi pun menjelaskan, dalam pemilu di Papua sistem yang digunakan adalah sistem noken. Sistem ini sudah dipakai secara turun temurun baik di Pilkada maupun Pilpres. Dalam sistem noken tak semua masyarakat mencoblos namun diwakilkan oleh tokoh adat setempat.

"Jadi dikumpulkan yang sudah menyoblos dihitung oleh KPU perolehannya. Kemudian yang tidak dipakai cukup banyak. Oleh karenanya dimusnahkan agar tidak disalahgunakan," katanya. (jhd)
 

 Bahlil Lahadalia Dilantik oleh Presiden Jokowi Menjadi Menteri ESDM

Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kembali pasang badan untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya yang mengusulkan ide agar menunda waktu Pemilih

img_title
VIVA.co.id
31 Desember 2024