KPU Pesisir Selatan Sebut 19 dari Total 785 Kotak Suara Terbakar

Gedung gudang penyimpanan logistik pemilu di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, setelah kebakaran pada Senin dini hari, 22 April 2019.
Sumber :
  • VIVA/Andri Mardiansyah

VIVA – Komisi Pemilihan Umum Pesisir Selatan di Sumatera Barat menyatakan bahwa 19 kotak suara dari total 785 kotak yang terbakar akibat kebakaran di gudang penyimpanan logistik pemilu di kantor Panitia Pemilihan Kecamatan Koto XI Tarusan, Senin dini hari, 22 April 2019.

Ungkap Hasil Reses Dapil, Ida Fauziyah Sebut Masyarakat Minta Sistem Pemilu Dievaluasi

Ke-19 kotak suara itu ada yang terbakar habis, ada yang hanya terbakar pada bagian luar saja. Semua kotak suara yang terbakar itu berasal dari lima tempat pemungutan suara di Nagari Kapuh.

“Tadi sudah dicek sama staf kita bersama dengan Polisi dan Bawaslu. Sedang kita hitung bersama,” kata Komisioner KPU Pesisir Selatan, Medo Patria, saat diwawancarai di lokasi kejadian.

PPP Gagal Masuk ke Parlemen, Romahurmuziy Serukan Pengurus Pusat "Taubatan Nasuha"

Menurut Medo, surat suara yang terbakar itu belum direkap, baik kotak suara untuk pemilu presiden maupun pemilu legislatif, bercampur dalam satu ruangan itu. Jumlah yang terbakar pun bervariasi, rata-rata empat kotak suara.

Aparat Polri dan TNI menjaga gudang penyimpanan logistik pemilu di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, setelah kebakaran pada Senin dini hari, 22 April 2019.

Romahurmuziy Sarankan 'Taubatan Nasuhah', Plt Ketum PPP Mengaku Tiap Hari Salat Taubat

“Selain ratusan kotak suara berhasil diselamatkan, kita juga berhasil menyelamatkann kotak dan surat suara yang basah akibat terkena air pemadam kebakaran,” ujar Medo.

Dia belum bisa memastikan penyebab kebakaran itu, sebab Polisi masih menyelidikinya. Lokasi kebakaran juga sudah dipasang garis polisi agar tidak sembarang orang melintas di sana.

Pekerja melipat surat suara pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. (Foto ilustrasi).

Mahalnya Biaya Pemilu Disebabkan Rumitnya Regulasi, Menurut Anggota DPR

Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya meminta pemerintah melalukan evaluasi sistem pemilu yang berlangsung selama 2024 lantaran dinilai banyak menelan biaya.

img_title
VIVA.co.id
16 Desember 2024