Saling Kejar Suara Jokowi dan Prabowo di Tabulasi KawalPemilu
- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVA – Situs kawalpemilu.org ikut melaksanakan penghitungan suara berdasarkan form C1 yang berasal dari relawan dan masyarakat dari tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia. Pada Jumat, 19 April 2019, pukul 22.11 Wib, total suara yang masuk sudah mencapai 9.052.582.
Dari data yang masuk itu, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin tertinggal dengan selisih suara yang tidak banyak dari Prabowo-Sandiaga. Jokowi-Ma'ruf Amin sudah mendapatkan suara 4.520.332, sementara Prabowo-Sandiaga 4.532.586. Selisih suara mencapai 12.236.
Tapi angka ini terus berubah. Pada pukul 22.28 Wib, total suara yang masuk sudah mencapai 9.165.080. Jokowi-Ma'ruf Amin sudah mendapatkan suara 4.582.524, sementara Prabowo-Sandiaga 4.582.874. Selisih suara yang masuk itu tipis sekali hanya mencapai 350.
Kemudian pada pukul 22.35 WIB, suara Jokowi-Ma'ruf Amin 4.603.638, dan Prabowo-Sandiaga 4.598.109. Total suara masuk mencapai 9.201.429.
Kawal Pemilu adalah proyek urun daya (crowdsourcing) netizen pro data Indonesia yang didirikan tahun 2014 untuk menjaga suara rakyat di Pemilihan Umum melalui penggunaan teknologi untuk melakukan real count secara cepat dan akurat.
Pada Pemilu 2019, KawalPemilu.org merupakan mitra dari Netgrit (Network for Democracy and Electoral Integrity) dalam gerakan KawalPemilu - Jaga Suara 2019. Kemitraan ini resmi terakreditasi oleh Bawalsu RI. Selain dari kemitraan ini, situs KawalPemilu.org tidak terafiliasi dengan pihak manapun.
Tahun 2014 lalu, Kawal Pemilu mendigitisasi sekitar 470.000 formulir C1 salinan yang tersedia dari website KPU. Kami merekrut sekitar 700 relawan terpercaya untuk mendigitisasi angka-angka dari gambar salinan C1 ke sistemnya.
Saat menyajikan data perolehan suara, Kawal Pemilu juga memberikan catatan. Mulai dari jumlah TPS yang sudah memiliki foto dan belum memproses foto. Juga foto yang telah diproses namun error.
PDIP Tak Tolak Kenaikan PPN 12% tapi Minta Dikaji Ulang
PDIP menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, melalui pengesahan UU tentang HPP bukan atas dasar inisiatif Fraksi PDIP.
