Akbar Tanjung Sebut Wacana People Power Prasangka Buruk Amien Rais

Mantan ketua umum Partai Golkar Akbar Tanjung usai menerima Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin Erick Thohir di rumahnya di Jakarta, Selasa malam, 16 April 2019.
Sumber :
  • VIVA/Eduward Ambarita

VIVA – Mantan ketua umum Partai Golkar Akbar Tanjung menyebut wacana menggerakkan massa secara besar-besaran atau people power jika terjadi kecurangan pemilu, sebagai digaungkan Amien Rais, tidak relevan dengan situasi politik sekarang.

Bawaslu: 'Lapor Mas Wapres', Pemilu dan Pilkada Jangan Digelar di Tahun yang Sama

Indonesia, katanya, tengah menjalani proses demokrasi menuju ke arah yang baik. Dia menilai, wacana menggerakan massa turun ke jalan hanyalah prasangka buruk. 

"Saya kira, [wacana people power] tidak relevan. Kita tidak pernah ada pikiran terjadi konflik,” katanya di rumahnya di Jakarta, Selasa malam, 16 April 2019.

DPR Dorong Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Dia menganggap wacana itu diembuskan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu dengan menggambarkan akan terjadi konflik akibat kecurangan dalam pemilu. “Itu, kan, sudah ada kecurigaan, sudah ada prasangka yang jelek.”

Pernyataan Akbar diungkapkan setelah menerima Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Erick Thohir menjelang hari pencoblosan.

Bawaslu RI Imbau Pengawasan Pilkada Harus Santun dan Riang Gembira

Mantan ketua DPR itu mengingatkan, konflik mesti dihindari agar terus merekatkan persatuan. Manakala ditemukan kecurangan, ada mekanisme hukum lewat sejumlah lembaga untuk mengadukan.

Ia meminta tokoh-tokoh politik tidak membawa pesan atau seruan yang dapat memperkeruh suasana. “… pemimpin harus utamakan kepentingan bangsa, negara, rakyat, bukan kepentingan kelompok saja," ujarnya.

Sistem demokrasi, dia berargumentasi, dihadapkan dengan perbedaan pilihan. Hal itulah yang dibahas oleh Akbar dan Erick, bahwa para elite politik harus memberi contoh menggunakan hak konstitusionalnya dalam pemilu adalah jalan untuk penguatan proses demokrasi.

"Siapa pun yang menang, kalau kita hormati, apresiasi, dan tentu semua yang menang itu semuanya sudah diatur oleh aturan-aturan permainannya. Ada yang menang, ada yang kalah, itu semuanya harus menghormati," katanya.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto

Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros

Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024