Akbar Tanjung Sebut Wacana People Power Prasangka Buruk Amien Rais
- VIVA/Eduward Ambarita
VIVA – Mantan ketua umum Partai Golkar Akbar Tanjung menyebut wacana menggerakkan massa secara besar-besaran atau people power jika terjadi kecurangan pemilu, sebagai digaungkan Amien Rais, tidak relevan dengan situasi politik sekarang.
Indonesia, katanya, tengah menjalani proses demokrasi menuju ke arah yang baik. Dia menilai, wacana menggerakan massa turun ke jalan hanyalah prasangka buruk.
"Saya kira, [wacana people power] tidak relevan. Kita tidak pernah ada pikiran terjadi konflik,” katanya di rumahnya di Jakarta, Selasa malam, 16 April 2019.
Dia menganggap wacana itu diembuskan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu dengan menggambarkan akan terjadi konflik akibat kecurangan dalam pemilu. “Itu, kan, sudah ada kecurigaan, sudah ada prasangka yang jelek.”
Pernyataan Akbar diungkapkan setelah menerima Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Erick Thohir menjelang hari pencoblosan.
Mantan ketua DPR itu mengingatkan, konflik mesti dihindari agar terus merekatkan persatuan. Manakala ditemukan kecurangan, ada mekanisme hukum lewat sejumlah lembaga untuk mengadukan.
Ia meminta tokoh-tokoh politik tidak membawa pesan atau seruan yang dapat memperkeruh suasana. “… pemimpin harus utamakan kepentingan bangsa, negara, rakyat, bukan kepentingan kelompok saja," ujarnya.
Sistem demokrasi, dia berargumentasi, dihadapkan dengan perbedaan pilihan. Hal itulah yang dibahas oleh Akbar dan Erick, bahwa para elite politik harus memberi contoh menggunakan hak konstitusionalnya dalam pemilu adalah jalan untuk penguatan proses demokrasi.
"Siapa pun yang menang, kalau kita hormati, apresiasi, dan tentu semua yang menang itu semuanya sudah diatur oleh aturan-aturan permainannya. Ada yang menang, ada yang kalah, itu semuanya harus menghormati," katanya.
Persyaratan Peserta Pemilu Disarankan Diperketat setelah MK Hapus Presidential Threshold
GRIB Jaya menilai peraturan persyaratan partai politik peserta Pemilu harus diperketat usai MK resmi menghapus presidential threshold 20 persen kursi di DPR.
