Tolak Politik Uang Jelang Pemilu, Kampung ini Pasang Puluhan CCTV
- VIVA.co.id/Lucky Aditya
VIVA – Masyarakat suatu kampung di Kota Malang sepakat mewujudkan pemilu damai, jujur dan bebas money politik atau politik uang. Selebaran berupa poster, spanduk dan kamera pengawas CCTV terpasang di sepanjang Jalan Prof Mohammad Yamin, Sukoharjo, Kota Malang.
Imbauan berupa poster dan spanduk ini dipasang warga sejak sepekan jelang pencoblosan pada Rabu, 17 April 2019. Warga melakukannya secara swadaya, ada 76 poster, belasan spanduk dan 50 kamera CCTV yang dipasang warga dengan menggunakan uang gotong royong.
"Berawal dari maraknya money politic, dan kekhawatiran bahwa politik uang ini menjadi tradisi. Kami melihat money politic semakin hari semakin masif," kata Ketua RT 03 RW 07, Aswin Muzaki, Selasa 16 April 2019.
50 kamera CCTV disebar ke penjuru kampung di RW 06 dan RW 07. Harapannya kamera ini dapat mengintai gerak-gerik calon legislatif maupun tim sukses pasangan yang mencoba merayu warga memilih jagoannya dengan imbalan uang.
Poster ditempel di sudut-sudut strategis kampung agar menarik warga untuk membaca. Sedangkan spanduk-spanduk besar dipasang di pinggir jalan raya dan di pintu masuk di setiap gapura kampung ini.
"Jika terindikasi money politik kami akan melaporkan terutama ke polisi atau pihak terkait kalau memang ada warga wajib melaporkan dan jika menemukan kita bawa ke pihak terkait. Karena kami sepakat menolak money politik, bentuk keseriusan kami adalah memasang spanduk, poster dan CCTV. Kamera ini bakal melihat aktivitas caleg maupun timses, ada enam server yang memantau 50 kamera," ujar Aswin.
Aswin mengungkapkan, dua RW yang sepakat menolak money politik terdiri dari RW 06 sebanyak 12 RT. Sedangkan RW 07 sebanyak 9 RT. Masing-masing RT rata-rata terdiri dari 65 Kartu Keluarga. Sempat terjadi pro dan kontra antar warga. Namun pada akhirnya semua warga sepakat menolak money politik.
"Pro kontra itu ada, tapi dengan pendekatan kami mereka mau menerima itu. Apalagi kami libatkan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang memang mayoritas warga berasal dari dua organisasi itu. Dan kami sepakat menamakan ini sebagai gerakan moral," tutur Aswin.
Aswin mengungkapkan, meski menolak money politic bukan berarti warganya menolak berpolitik. Timses maupun caleg diperbolehkan masuk dan berkampanye di kampung ini. Mereka boleh membawa gagasan, visi dan misi, namun tidak dengan membawa uang demi raihan suara.
"Boleh kemarin banyak yang datang tapi tidak dengan money politic. Kita beserta Linmas dan keamanan rutin keliling untuk mengantisipasi. Juga dibantu server CCTV siapa saja timses dan caleg yang masuk ke sini. Kami juga lakukan begadang," kata Aswin. (ren)
