Surat Suara Tercoblos di Malaysia, Preseden Buruk Demokrasi RI
- ANTARA FOTO/Agus Setiawan
VIVA –  Beberapa waktu lalu, Beredar sebuah video yang memperlihatkan sekelompok orang yang kemudian menunjukkan ribuan surat suara tercoblos di Malaysia.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (FH Unas) Ismail mengatakan, adanya temuan itu sangat mengejutkan. Apabila kasus ini terbukti, maka hal ini menegaskan bahwa indikasi adanya kecurangan yang masif terencana dan sistematis terbukti adanya.
Seperti diketahui, surat suara itu tercoblos pada gambar pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan caleg-caleg Partai Nasional Demokrat (NasDem).
Ismail pun menyayangkan, dugaan tindakan kecurangan seperti ini malah terjadi di luar negeri. Menurutnya, hal ini akan menjadi preseden buruk dan mempermalukan Indonesia di mata dunia, terkait pemilu dan demokrasi.
"Tentu, peristiwa tersebut sangat memalukan sekali bagi negara dan masyarakat Indonesia, di tengah pantauan dan sorotan dunia Internasional terhadap proses pelaksanaan pesta demokrasi pilpres maupun pileg yang berjalan serentak ini," kata Ismail di Jakarta, Minggu 14 April 2019.
Untuk itu, Pria kelahiran Maluku ini menekankan, hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga martabat bangsa Indonesia di mata internasional adalah mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat. Terutama, pihak kedutaan besar RI untuk malaysia.
"Sebab, patut diduga bahwa ada keterlibatan pihak kedubes RI di Malaysia, karena caleg yang berasal dari partai NasDem yang sudah tercoblos dalam kertas surat suara yang ditemukan memiliki hubungan dengan Duta Besar RI untuk Malaysia," ujarnya
Ismail juga menegaskan, jika mereka terbukti melakukan kecurangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga harus segera mendiskualifikasi caleg yang bersangkutan dari pencalonannya sebagai anggota legislatif.Â
Indikasi ini kata dia, dikuatkan oleh Duta Besar Indonesia di Malaysia, Rusdi Kirana, yang menjadi Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN). Bagaimana bisa seorang Duta Besar ikut menjadi PPLN?
"Oleh karena itu, dalam konteks menjaga independensi penyelenggaraan pilpres dan pileg ini, maka KPU harus bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan kecurangan tersebut, terutama pihak penyelenggara pemilu yang ada di Malaysia," ujar dia. (asp)
