Alasan Polisi Bubarkan Acara Bedah Buku Prabowo-Sandiaga
- VIVA/Nur Faishal
VIVA – Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera, mengatakan bahwa setiap kegiatan, apalagi terkait calon presiden-wakil presiden, sudah seharusnya meminta terlebih dahulu Surat Tanda Terima Pemberitahuan atau STTP kepada pihak kepolisian setempat.
“Agar diamankan,” katanya kepada VIVA, Sabtu, 6 April 2019.
Dengan STTP itu, Kepolisian bisa memperkirakan apakah sebuah kegiatan yang dilakukan masyarakat berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat atau tidak.
Dengan begitu, kepolisian bisa mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. “Misalnya ada kelompok lain yang tidak berkeinginan tentu akan menjadi sesuatu pekerjaan polisi juga.
Dalam konteks bedah buku "Prabowo-Sandi di Mata Milenial: Telaah Pemikiran dan Perjuangan Prabowo-Sandi Menuju Indonesia Adil Makmur" terpaksa dibatalkan di Kafe Joker, Surabaya, Barung mengatakan wajar petugas Kepolisian tidak mengizinkan acara itu tidak digelar.
“Dari awal yang bersangkutan sudah tidak mematuhi aturan hukum, saya kira pantas dari awal petugas melakukan penegakan hukum,” kata Barung.
Sebelumnya, Bedah buku "Prabowo-Sandi di Mata Milenial: Telaah Pemikiran dan Perjuangan Prabowo-Sandi Menuju Indonesia Adil Makmur" terpaksa dibatalkan di Kafe Joker, Surabaya, Jum'at sore, 5 April 2019.
Menurut ketua panitia penyelenggara, Iqbal, gagalnya bedah buku karena adanya pencekalan dari pihak Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kota Surabaya dan pihak kepolisian.
"Panwaslu dan Polisi datang ke sini (tempat acara) dan melarang bedah buku, pada akhirnya peserta yang datang langsung meninggalkan ruangan," kata Iqbal kepada VIVA lewat keterangan tertulis, Sabtu 6 April 2019.
Iqbal menjelaskan, ketika ditanya soal alasan pelarangan, Panwaslu dan Polisi meminta surat permohonan ijin. Padahal, kata Iqbal, panitia sudah menjelaskan ke aparat terkait bahwa forum bedah buku tersebut hanyalah forum pertukaran gagasan dan menguji isi buku, bukan melakukan kampanye.
"Ini sungguh sangat disesalkan. Kami berharap acara tersebut bisa menjadi ajang pertukaran gagasan para kaum milenial baik pendukung paslon 01 maupun 02 serta undecided voters," tegasnya.
Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kembali pasang badan untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya yang mengusulkan ide agar menunda waktu Pemilih
