Mensos Tegaskan Pembagian Kalender Program-Foto Jokowi Tak Dilarang
- VIVA/Sherly
VIVA – Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, bahwa para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) wajib menyosialisasikan program itu kepada masyarakat. Pembagian kalender berisi program PKH dan foto Presiden Joko Widodo, misalnya, tidak dilarang meski dalam masa kampanye pemilu.
Menurutnya, hal itu dibolehkan untuk dilakukan setiap kementerian sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat tentang keberhasilan pelaksanaan program pemerintah.
"Itu bukan soal pemilu. Kita juga tidak dapat teguran dari Bawaslu, karena jelas Bawaslu mengatakan bahwa pemerintah berhak dan boleh untuk melakukan sosialisasi dari keberhasilannya, termasuk ASN (Aparatur Sipil Negara) aja boleh," katanya usai membagikan bantuan PKH di Gedung Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug, Tangerang, Banten, Selasa, 2 April 2019.
Pada proses pencetakan Kalender yang terdapat foto Joko Widodo, yang juga calon presiden, telah mendapatkan izin dari KPU (Komisi Pemilihan Umum). Sosialisasi, katanya, pada dasarnya boleh dan bukan bagian dari kampanye pemilu.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy juga berdialog dengan para penerima bantuan tentang siapa yang menggagas program pengentasan kemiskinan itu.
"Program PKH Manfaat, kan? Program siapa ini? Ya, pogram Pak Joko Widodo, paham kan? Nah, mau ditambahin dengan Pak Menteri? Kalau mau, paham enggak harus apa? Pokoknya harus tahu. Kutahu yang kau mau, dan kau harus tahu apa yang kumau," ujarnya. (mus)
Cek Besaran Dana Bansos PKH Januari 2025 untuk Balita di Sini!
Bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) akan disalurkan bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk untuk kelompok prioritas seperti balita.
