Jokowi Klaim Perbaikan Indeks Persepsi Korupsi Sejak 1998

Capres nomor urut 01 Joko Widodo mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu, 30 Maret 2019.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

VIVA – Calon presiden Joko Widodo mengklaim bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia terus membaik sejak tahun 1998, era reformasi ketika pemerintahan rezim Orde Baru digantikan oleh pemerintahan demokratis.

KPK: Tersangka Korupsi Kasus LPEI Kemungkinan Bertambah

Joko Widodo mengaku masih ingat, indeks persepsi korupsi Indonesia ada di poin 20 se-Asia Tenggara pada 1998 dan itu terus menurun bertahun-tahun kemudian. Sekarang, katanya, indeks persepsi korupsi Indonesia jadi 38 poin di Asia Tenggara.

"Artinya ada perbaikan terus; tidak mungkin instan," katanya dalam debat calon presiden berhadapan dengan Prabowo Subianto di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Sabtu, 30 Maret 2019.

Ada 7 Tersangka, KPK Sebut Kasus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp 1 Triliun

Di pemerintahan yang dia pimpin, kata Jokowi, strategi mengurangi korupsi dan praktik-praktik ilegal lain, di antaranya dengan menerapkan sistem teknologi informasi seperti teknologi penganggaran atau e-budgeting, teknologi tata kelola pemerintahan atau e-government, teknologi perencananan pembangunan atau e-planning, dan lain-lain.

"Sistemlah yang akan meperbaiki negara ini. Sistem ini harus menjadi budaya kita. Inilah yang kita mau dari sistem online agar pelayanan cepat," katanya.

KPK Sita 44 Aset Tanah dan Bangunan di Kasus Korupsi LPEI, Nilainya Capai Rp 200 Miliar

Dia mencontohkan, pemerintah menerapkan Online Single Submission (OSS) atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Melalui sistem itu, tahapan-tahapan panjang dan prosedural perizinan untuk usaha dipangkas sedemikian rupa. Izin dapat diterbitkan hanya dalam tiga jam, padahal dahulu bisa paling cepat tiga bulan. "Justru dengan ini kita mengurangi korupsi."

Prabowo mengkritik Jokowi dan menganggap sistem itu tak punya tujuan jelas, karena kenyataannya masih banyak korupsi dan praktik suap serta jual-beli jabatan. Padahal, "Jual-beli jabatan ada di 99 persen kementerian. Itu di pemerintahan Bapak."

Presiden Prabowo Subianto saat memberikan pengarahan dalam Retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah, Jumat, 25 Oktober 2024.

Yusril Sebut Prabowo Tak Mau Tarik 10 Nama Capim KPK yang Sudah Disetor Jokowi ke DPR

Menurut Yusril, Prabowo minta agar DPR segera menentukan 5 nama capim KPK terbaik yang kemudian dilantik.

img_title
VIVA.co.id
8 November 2024