Prabowo Anggap Pertahanan RI Lemah dan Korupsi Stadium Empat
- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
VIVA – Calon presiden Prabowo Subianto memaparkan visi dan misinya tentang pertahanan-keamanan, ideologi, pemerintahan, dan hubungan internasional dalam debat kandidat di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Sabtu, 30 Maret 2019.
Prabowo memulai dengan topik ideologi yang dia sebut bahwa Pancasila adalah ideologi final bagi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila, katanya, ialah hasil kompromi besar para pendiri bangsa untuk menyatukan kelompok etnis, suku, agama-agama besar, budaya, dan bahasa.
"Karena itu," kata Prabowo, "Tidak boleh ada yang mengubah Pancasila. Kalau ada yang mengubahnya, saya akan mempertahankannya sampai titik darah penghabisan".
"Saya sejak berusia 18 tahun sudah disumpah membela Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945. Kalau ada yang mau mengubah ini, saya akan hadapi dengan semua yang saya punya," ujarnya.
Berikutnya, Prabowo menguraikan visi dan misinya tentang pemerintahan. Dia memandang, pemerintahan dan negara harus kuat. Tak mungkin negara dapat membangun kalau pemerintahannya lemah.
Masalahnya sekarang, kata Prabowo, pemerintahan Indonesia diserang penyakit korupsi yang sedemikian parah dan jual-beli jabatan. "Kami akan membersihkan lembaga pemerintah, seluruh aparat pemerintah, supaya menghilang korupsi ini," tuturnya.
"Korupsi di Indonesia sudah parah; stadium empat. Rakyat tidak mau negara seperti ini. Mereka tidak mau pemerintah yang korup," katanya.
Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Prabowo berpendapat, pertahanan Indonesia terlalu lemah. Musababnya ialah karena, "Anggaran pertahanan kita terlalu kecil." Namun, dia tak menjelaskan konsep pertahanan yang ideal menurutnya.
Pada aspek hubungan internasional, Prabowo menukil diktum diplomasi dunia bahwa "Seribu kawan masih kurang tetapi satu musuh terlalu banyak." Indonesia harus baik dengan semua negara, sekalian tetap mempertahankan martabat bangsa.
Sri Mulyani Blak-blakan Alasan Prabowo Hapus Badan Kebijakan Fiskal
Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menghapus keberadaan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dari struktur organisasi Kemenkeu.
