Suku Anak Dalam Diajak Tak Golput pada 17 April
- Sadam Maulana/VIVA.co.id
VIVA - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajak warga Suku Anak Dalam ikut nyoblos pada perhelatan pemilu serentak 17 April 2019 mendatang. Kasubdit Informasi dan Komunikasi Pertahanan dan Keamanan, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Dikdik Sadaka, menyampaikan pentingnya mencoblos surat suara pada pemilu mendatang.
"Kita masuk hutan, menghampiri Suku Anak Dalam, agar mereka ikut berpartisipasi aktif di Pemilu nanti. KPU selaku penyelenggara, Bawaslu selaku pengawas, kami ajak juga. Agar nanti masyarakat di sini (Suku Anak Dalam) memberikan suara dengan benar dan tidak ada kecurangan," kata Dikdik melalui keterangan tertulis, Jumat, 29 Maret 2019.
Menurut dia, informasi mengenai Pemilu memang harus dilakukan dengan cara jemput bola dan tatap muka seperti yang tengah dilakukan seperti ini. Apalagi, Pemilu sekarang lebih kompleks karena pemilih akan menghadapi lima surat suara sekaligus di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Sementara itu, anggota KPU Kabupaten Tebo, Jambi, Rinaldi Zainun menuturkan, masih ada beberapa dusun atau wilayah Suku Anak Dalam yang mengalami kendala dalam pendataan pemilih dan belum masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT). Di wilayah Senambu misalnya, warga di sana belum teregistrasi secara kependudukan sipil.
"Masih ada 39 orang yang tidak punya NIK dan KK. Kita usahakan untuk segera dapat nomor kependudukan agar bisa dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus," katanya.
Anggota Bawaslu Kabupaten Tebo, Jambi, Masri, mengingatkan masyarakat Suku Anak Dalam untuk tidak menerima uang sogokan atau suap dari caleg. Ia mengimbau apabila warga setempat menemukan adanya praktek negatif ini, maka segera melaporkan ke pihak Bawaslu.
Sedangkan, Ketua Suku Anak Dalam Tumenggung Apung mengkhawatirkan banyaknya warga Suku Anak Dalam yang masih buta huruf sehingga akan menjadi persoalan tersendiri saat menyalurkan hak pilih.
"Makanya kami minta ke KPU, agar diberikan pendampingan warga-warga yang buta huruf agar menyalurkan hak pilih dengan benar," ujarnya. (mus)
Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kembali pasang badan untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya yang mengusulkan ide agar menunda waktu Pemilih
