Fatwa Haram Golput, DPR: Dosa Itu Bukan Kewenangan MUI
- ANTARA FOTO/Syaiful Arif
VIVA – Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria mengatakan, soal fatwa haram itu merupakan kewenangan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Fatwa haram golput ini menjadi perdebatan jelang pencoblosan Pemilu 2019 yang kurang tiga pekan lagi.
"Kalau sudah menjadi Fatwa MUI, kalau kita menghormati lembaga MUI, kalau itu tidak melanggar UUD 1945," ujar Riza di kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu 27 Maret 2019.
Namun, ia mengkritik masalah urusan dosa karena tidak memilih itu bukan dari kewenangan MUI. Kata dia, urusan tersebut antara individu masyarakat dengan Tuhan. "Justru, itu dosa enggak dosa itu bukan kewenangan MUI. Dosa itu, ya dari Tuhan," ujarnya.
Ia pun tak menampik bahwa orang yang melakukan golput atau tidak memilih pada hari pencoblosan itu merupakan hak mereka yang bersangkutan.
"Golput sendiri tidak salah, itu hak. Ada golput karena sakit, kerja, dan faktor lainnya itu tidak salah," ujarnya.
Riza menambahkan, DPR mendorong agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum 17 April 2019 mendatang. Hari pencoblosan Pemilu 2019 ini akan digelar serentak antara pileg dan pilpres.
"Kami komisi II (DPR), hanya ingin mendukung mendorong memastikan proses Pemilu ini berlangsung dengan baik jurdil dan pemilu yang berkualitas," tuturnya. (asp)
Angka Golput Pilkada Serentak 2024 Meningkat, LSI Denny JA: Demokrasi dalam Ancaman
Direktur KCI-LSI Denny JA, Adjie AlFaraby mengatakan tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih Pilkada Serentak 2024 mengalami penurunan, terutama di 7 provinsi terbes
