Pemerintah Dikritik soal Menurunnya Daya Beli Masyarakat
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA – Analis Ekonomi Politik dari Fine Institute, Kusfiardi menilai pemerintah gagal menjaga stabilitas harga atau daya beli masyarakat.
“Meskipun terjadi penurunan harga, tetapi tidak mendorong konsumsi. Kondisi ini mengarah pada daya beli masyarakat yang melemah. Penyebabnya tentu berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan tingkat penghasilan masyarakat,” kata Kusfiardi di Jakarta, Sabtu, 9 Maret 2019.
Dia menjelaskan, ketersediaan lapangan pekerjaan belum memadai untuk bisa memberikan penghasilan yang cukup bagi masyarakat. Kondisi ini yang kemudian memengaruhi konsumsi.
“Kegiatan produktif yang tersedia saat ini, tidak mampu memperkuat daya beli masyarakat,” pungkasnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kata dia, terjadi penurunan harga pada sejumlah komoditas pangan yang mendorong deflasi 0,08 persen pada Februari 2019.
Namun tidak serta merta memperbaiki konsumsi yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan sejak Desember lalu, optimisme konsumen berada dalam tren menurun.
Terakhir, indeks keyakinan konsumen pada Februari 2019 turun dari 125,5 pada Januari menjadi 125,1. Kondisi ini menunjukkan gejala lesunya permintaan masyarakat.
Sebelumnya, Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berupaya memperbaiki kondisi ekonomi serta membuka lapangan pekerjaan untuk rakyat.
"Insya Allah saat saya mendapat mandat dai rakyat, sisa hidup saya akan saya abdikan untuk bangsa dan rakyat. Saya akan berantas korupsi. Saya akan perbaiki kehidupan ekonomi rakyat. Rakyat harus bisa senyum karena punya pekerjaan. Indonesia harus adil makmur," kata Prabowo.
Atas alasan itu, Prabowo meminta doa restu kepada para kiai dan ulama, serta masyarakat agar pemilu 17 April 2019 berjalan lancar, aman, serta berlangsung jujur dan adil.
"Saudara-saudara sekalian, kalian sudah harus mengerti bagaimana dan apa yang harus dilakukan pada 17 April 2019 untuk Indonesia Menang. Bawa kabar ini kepada saudara, sanak kerabat di rumah masing-masing," katanya.
Ekonom Ingatkan Dampak PPN Naik Jadi 12 Persen Turunkan Daya Beli Masyarakat
Pakar ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mewanti-wanti kepada Pemerintah soal dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
