Capres Sama, Mahfud Paparkan Beda Kampanye Pilpres 2014 dan 2019
- Putra Nasution/VIVA.co.id
VIVA – Menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden, Mahfud MD melalui Gerakan Suluh Kebangsaan, mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu menjaga persatuan dan persaudaraan. Meski berbeda pilihan dalam Pilpres 2019.
"Kita mengajak menjadi penyuluh untuk bangsa, jangan sampai terjadi perpecahan atas isu-isu politik, SARA, perbedaan agama, suku dan ras," ujar Mahfud MD selaku Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan pada acara Sarasehan Kebangsaan di Medan, Sabtu siang, 9 Februari 2019.
Mahfud dalam kegiatan ini memiliki misi jangka panjang ingin terus merawat dalam segala keragaman dengan persatuan. Hal itu dilakukan demi kemajuan Indonesia lebih baik lagi dengan menjalani terus persaudaraan.
"Jangka pendek menyongsong pemilu, bukan untuk kampanye pemilu. Tapi kampanye kebangsaan. Kalau kampanye pemilu, kita masing-masing mempunyai pilihan. Tapi, mari kita tetap menjalin persaudaraan," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Lebih lanjut Mahfud menilai pilpres tahun ini jauh berbeda dengan Pilpres 2014. Untuk calon presidennya sama juga, pertarungan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Namun, tidak ada isu politik mengarah dan mengancam perpecahan di tengah masyarakat.
"Pemilu-pemilu dulu tidak sama seperti sekarang. Pada tahun 2014 panas, antara Jokowi dan Prabowo persaingan antara orientasi strukturalisme dan orientasi populis. Tapi bukan agama, sekarang berubah ini. Dulu bersaing ketat, tidak membawa SARA," jelas Mahfud MD.
Ia mengungkapkan, isu SARA dan hoaks menjadi pemecah di tengah masyarakat menjelang pilpres. Mahfud MD mengajak masyarakat untuk harus bisa mengantisipasi.
"Kita akan memberikan kesadaran dan membangunan kesadaran. Karena, pemilu itu memilih presiden dan wakil presiden. Dengan memilih pemimpin untuk kemajuan bangsa," ucapnya.
Usai pemilu, Mahfud mengimbau, masyarakat di Tanah Air ini berdamai kembali dan terus menjaga tali persaudaraan.
"Pada 17 April pukul 17.00 WIB, perhitungan cepat selesai semua, kita berdamai lagi. Kita antisipasi jangan sampai pertengkaran itu berlanjut yang merusak persaudaraan kita," tuturnya. (ase)
Istana Respons Hasil Survei Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintahan Jokowi
Sebanyak 75,6 persen masyarakat mengaku puas dengan kinerja Presiden dan Wakil Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas. La
