Anggota FPI Keluar dari PBB, Yusril Tantang Habib Rizieq Buat Parpol
- VIVA.co.id/Nur Faishal
VIVA – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menegaskan PBB merupakan partai yang berdaulat dan berwenang menentukan arah politiknya sendiri tanpa intervensi organisasi apa pun. Caleg PBB pun memiliki latar belakang ormas yang beragam.
"Caleg PBB berlatar belakang ormas yang beragam, tapi tidak menimbulkan masalah seperti FPI, yang tokohnya yang berada di luar negeri tapi merasa bisa memerintahkan sesuatu kepada anggotanya yang menjadi caleg PBB," kata Yusril melalui pesan singkat, Rabu 30 Januari 2018.
Ia menambahkan tidak mungkin ada dualisme orientasi kepada caleg PBB. Sehingga seluruh anggota FPI yang menjadi anggota PBB ia minta keluar dari partainya.
"Karena itu lebih baik seluruh anggota FPI yang menjadi anggota PBB keluar saja dari PBB. Kalau Habib Rizieq merasa mampu membentuk 'partai perlawanan' ya silahkan saja mengubah FPI menjadi parpol," tantang Yusril.
Yusril akan melihat sejauh mana Habib Rizieq mampu membuat FPI menang dalam pemilu, atau akan jadi seperti Rhoma Irama, yang partainya kandas di tengah jalan.
"Keluarnya para caleg PBB dari FPI mudah-mudahan akan membawa hikmah. Ibarat kata pepatah 'patah tumbuh hilang berganti'. Kami tidak khawatir dengan perintah Habib Riezieq," kata Yusril.
Sebelumnya, politikus sekaligus caleg PBB, Novel Bamukmin mengomentari dinamika internal partainya. Sebagai caleg PBB, ia menekankan mengharamkan dirinya untuk dicoblos di hari pemungutan suara Pemilu Legislatif 2019.
Novel yang maju sebagai caleg DPRD DKI tak ingin dicoblos karena tak rela suaranya diberikan ke PBB.
"Benar (meminta tak dipilih) dan saya memang mengharamkan nama saya untuk dicoblos," kata Novel saat dikonfirmasi VIVA, Rabu 30 Januari 2019.
Baca: Jadi Caleg PBB, Novel Bamukmin: Saya Haramkan Nama Saya Dicoblos
Ia menyatakan tak rela bila ada satu suara pun yang memilihnya. Sebab, ia tak mau suara tersebut diberikan pada partai yang ternyata berada di barisan kelompok pendukung penista agama.
Tak hanya itu, bagi dia, PBB saat ini mendukung koalisi yang mengkriminalisasi ulama.
"Karena saya tidak rela satu suara pun dari pencalegan saya diberikan kepada pendukung penista agama dan kriminalisasi ulama dan aktivis Islam," kata Novel.
