Rizal Ramli Tantang Prabowo dan Jokowi Singkirkan Kartel Pangan
- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
VIVA – Ekonom senior Rizal Ramli memberikan tantangan kepada kedua calon presiden, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto, untuk menyingkirkan para mafia kartel pangan apabila salah satu dari mereka terpilih di Pilpres 2019 nanti.
Rizal mengaku pernah bertanya langsung kepada Prabowo, mengenai apa yang akan dilakukannya jika sebagai presiden dirinya didatangi oleh para taipan kartel pangan, dan ditawari uang triliunan demi memuluskan impor di sektor pangan.
"Dia (Prabowo) bilang, 'Rizal, setelah saya tidak jadi tentara, saya ketua HKTI. Seandainya saya terima uang itu, saya mengkhianati cita-cita kedaulatan pangan. Sama saja saya tembak kaki saya sendiri'," kata Rizal menirukan jawaban Prabowo, saat ditemui di Jakarta, Selasa 15 Januari 2019.
"Menurut saya jawaban Prabowo itu jawaban yang bagus," ujarnya menambahkan.
Karenanya, Rizal berharap Prabowo benar-benar bisa konsisten pada perkataannya itu, dan mengingatkannya agar bisa belajar dari pemerintahan saat ini.
"Mudah-mudahan pak Prabowo belajar dari pengalaman ini. Visinya sudah bagus, strateginya sudah jelas, tetapi kalau nanti personalianya terbalik-balik, itu sama saja tidak ada perubahan," kata Rizal.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu pun mengaku ingin mempertanyakan hal serupa kepada Presiden Jokowi sebagai calon petahana. Rizal bahkan menantang, apabila Jokowi terpilih lagi di Pilpres nanti, apakah dia tetap akan mempertahankan oknum-oknum kartel pangan yang saat ini memang sudah ada di pemerintahannya.
"Saya juga mau tanya kepada Pak Jokowi apabila terpilih lagi bulan April (2019), apakah masih akan meneruskan dominasi dan pengaruh dari kartel pangan yang merugikan rakyat kita," kata Rizal.
"Rakyat Indonesia ini ingin ada perubahan, supaya hidupnya lebih baik. Untuk itu harus ada konsistensi antara visi, strategi, kebijakan dan personalia," ujarnya.
Rizal Ramli Sebut Mayoritas Menteri Tak Punya Operational Leadership
Ia beberkan alasan kerap nyinyir ke pemerintah.
