Kritik Pidato Prabowo, Ngabalin: Jangan Kebelet Gunakan Data Bohong
- VIVA.co.id/ Agus Rahmat
VIVA – Pidato kebangsaan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mendapat kritikan keras dari pihak Istana. Sosok Prabowo dinilai tidak memberikan optimisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hal itu disampaikan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin. Menurutnya, dari semua diksi dan narasi yang disampaikan Prabowo membuat kekhawatiran dan guncangan bagi masyarakat Indonesia.
"Jangan kebelet menggunakan data-data yang tidak benar, data-data yang bohong, data-data yang hoax," ujar Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 15 Januari 2019.
Ia mengatakan, pihaknya sedang menyusun data-data yang valid terkait data tersebut supaya masyarakat mendapat pencerahan. Dikatakannya, data-data yang sedang disusun itu bisa dipertanggungjawabkan karena telah dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 4 tahun menjabat.
Ngabalin mengaku, telah berdiskusi cukup panjang dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait isu-isu yang dilemparkan Prabowo. Salah satunya terkait BUMN yang hampir hancur.
"Saya koordinasi dengan ibu menteri BUMN terkait dengan badan usaha milik negara yang hampir rontok ambruk, emang Pak Prabowo kira kita ini Etiopia atau kita ini Suriah atau kita ini Irak," katanya.
Menurut Ngabalin, dalam dunia politk adalah hal biasa melihat fenomena orang yang ingin berkuasa seperti itu. Namun, ia menekankan, jangan menggunakan data-data yang tidak benar atau hoax.
"Yang paling mendasar yang sangat penting itu adalah berita-berita bohong, data-data yang tidak benar, data-data sampah yang dipakai pak Prabowo itu membuat satu narasi cerita panjang," kata dia.
Di satu sisi, Ngabalin pun menyebut, masyarakat tidak resah dan gelisah karena pidato yang disampaikan Prabowo tersebut.
"Hari ini anda kan bisa lihat, masyarakat tidak memberikan tanggapan apa-apa, tidak ada resah, tidak ada gelisah, kenapa? Karena berita ini berita bohong datanya data tidak benar," katanya.
