Kubu Prabowo Sebut Utang Alasan Pemerintah Netral Soal Muslim Uyghur

Prabowo Subianto (tengah) dan Sandiaga Uno (kanan) didampingi Amien Rais (kiri).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Galih Pradipta

VIVA – Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Taufan Rahmadi mendesak pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas atas berbagai tekanan, tindakan diskriminatif dan ketidakadilan yang diterima etnis minoritas Muslim Uyghur dari pemerintah China.

Impor Ilegal Dituding Jadi Biang Kerok PHK Ratusan Ribu Buruh Tekstil, Wamenaker Buka Suara

"Mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sikap tegas Indonesia harusnya bisa memberikan tekanan kepada pemerintah China untuk menghentikan berbagai tindakan diskriminatif terhadap masyarakat etnis Uyghur," kata Taufan, Rabu 19 Desember 2018

BPN Prabowo-Sandi menurut Taufan sangat kecewa dengan sikap netral pemerintah Indonesia atas tekanan dan tindakan diskriminatif yang dialami etnis minoritas Muslim Uyghur.

Film Indonesia Mencuri Perhatian di Hainan Island International Film Festival di China

Lebih mirisnya, sikap netral Pemerintah Indonesia ini ditengarai akibat tekanan adanya kebijakan utang luar negeri dari pemerintah China.

"Membaca berita daring di salah satu media berjudul 'Alasan Utang dan Investasi, Pemerintah Indonesia Tidak Akan mencampuri Kejahatan Kemanusiaan Uyghur', membuat kecewa siapapun, terutama kita sebagai umat Muslim dunia," kata Taufan.

China Tegas Desak Israel Stop Ekspansi di Dataran Tinggi Golan Milik Suriah

Taufan menegaskan, kepedulian Kita kepada Muslim Uyghur bukan semata mengenai agama, bukan pula mengenai batas-batas kedaulatan negara. Ini adalah tentang kemanusiaan, yang segala ketentuannya telah diatur dan disepakati bersama dalam deklarasi universal hak asasi manusia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Taufan mengingatkan pemerintah, bahwa dalam UUD 1945, salah satu tujuan bernegara adalah untuk menjaga ketertiban dunia.

"Dengan sikap netral dalam masalah diskriminasi terhadap Muslim Uyghur ini, artinya Pemerintah Indonesia telah melanggar amanat UUD 1945 yang menjadi dasar negara," ujar Taufan.

Taufan mengajak semua pihak untuk berdoa agar keadilan segera didapatkan oleh etnis Muslim Uyghur. Dia juga berdoa agar pemerintah Indonesia segera mengambil langkah tegas dalam melindungi hak-hak dasar Muslim Uyghur di China.

"Mari berdoa untuk muslim Uyghur di China. Karena kita semua adalah saudara dalam kemanusiaan," ujarnya. (mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya