Ma'ruf Amin: Politik Genderuwo Itu Ada
- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
VIVA - Calon wakil presiden nomor urut 01, Kiai Ma'ruf Amin, menjelaskan istilah 'politik genderuwo' dalam pidato Presiden Joko Widodo di Tegal, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pihak yang dimaksud Jokowi itu adalah mereka yang kerap membuat asumsi dan kabar-kabar yang terkesan menakut-nakuti masyarakat, sebagai bentuk komunikasi politik yang mereka lakukan.
"Maksudnya itu kan kata Pak Jokowi, di dalam membangun komunikasi politik jangan menakut-nakuti. Kalau menakut-nakuti itu seperti genderuwo," kata Kiai Ma'ruf di rumah aspirasi, kawasan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 10 November 2018.
Saat ditegaskan apakah dia sendiri mengakui bahwa kelompok-kelompok penyebar rasa takut itu memang ada, Ma'ruf pun mengakui hal tersebut. Sebab, Jokowi sendiri lah yang mengungkapkan hal itu, sehingga sebagai calon wakilnya dia pun ikut membenarkan.
"Kan Pak Jokowi yang mengatakan itu, berarti menurut beliau ada. Ya saya kalau Pak Jokowi bilang ada ya saya ikut bilang ada lah," kata Ma'ruf.
Ma'ruf menilai pihak-pihak yang kerap menyebarkan kabar-kabar yang terkesan menakut-nakuti masyarakat dalam kondisi politik saat ini, memang bertujuan untuk menciptakan pesimisme di masyarakat.
"Maksudnya kan ungkapannya itu bukan memberikan optimisme, tapi memberi rasa takut," ujarnya.
Dalam pidato di acara pembagian sertifikat tanah untuk masyarakat di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengutarakan ungkapan 'politik genderuwo'. Menurutnya, saat ini banyak politikus yang pandai memengaruhi orang banyak, tanpa menggunakan etika dan sopan santun politik yang baik.
"Coba kita lihat politik dengan propaganda menakutkan, membuat ketakutan, kekhawatiran. Setelah takut yang kedua membuat sebuah ketidakpastian," kata Jokowi.
"Cara-cara seperti ini adalah cara-cara politik yang tidak beretika. Masa masyarakatnya sendiri dibuat ketakutan? Enggak benar kan? itu sering saya sampaikan itu namanya politik genderuwo, nakut-nakuti," ujarnya.
Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kembali pasang badan untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya yang mengusulkan ide agar menunda waktu Pemilih
